PROMO
📢 RadarNusantara7.com – Cepat • Akurat • Terpercaya | Terima Publikasi Berita & Iklan | Hubungi WA: 0823-3388-2911
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81
IMG-20260811-WA0150

Radar nusantara 7.com//Pulau Morotai, Maluku Utara _Sengketa kepemilikan lahan antara masyarakat dan pihak TNI Angkatan Udara (TNI AU) di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, kembali memanas pada Selasa (11/8/2026) pagi.

Ketegangan terjadi sekitar pukul 09.15 WIT setelah puluhan personel TNI AU dilaporkan melakukan pembongkaran pagar aset Pemerintah Daerah (Pemda) serta memasang patok pembatas menggunakan tali boplang di sekitar lokasi yang diklaim sebagai lahan warga.

Lahan yang berada di kawasan jalan raya Desa Darame tersebut memiliki luas sekitar 1 hektare atau kurang lebih 80 x 125 meter. Berdasarkan informasi yang disampaikan di lokasi, lahan itu disebut akan digunakan untuk pembangunan fasilitas TNI AU.

Aktivitas tersebut mendapat protes dari sejumlah warga yang mengaku memiliki hubungan kepemilikan atas lahan tersebut secara turun-temurun. Warga meminta agar tidak ada aktivitas pembangunan maupun tindakan fisik lainnya sebelum status dan kepemilikan lahan mendapatkan kejelasan melalui proses penyelesaian yang melibatkan seluruh pihak.

Pembongkaran pagar dan pemasangan patok tersebut juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi warga. Salah seorang warga, Husein, diketahui tengah membangun usaha warung nasi kuning di sekitar lokasi.

Menurut warga, Husein mendapat teguran dari pihak TNI AU sehingga aktivitas usaha yang sedang dipersiapkan tersebut terhambat.

Perwakilan pemilik lahan, Nirwan Popa alias Irwan Popa, menyayangkan tindakan pematokan yang menurutnya dilakukan tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan warga maupun Pemerintah Desa Darame.

“TNI AU melakukan patok batas tanah milik warga tanpa adanya koordinasi atau izin terlebih dahulu. Warga kaget karena merasa sebagai pemilik sah lahan tersebut. Kami sebagai pemilik lahan merasa tidak dihargai, padahal status sengketa tanah ini belum menemukan titik terang,” ujar Irwan di lokasi.

Senada, warga lainnya, Baim, meminta seluruh pihak menahan diri dan tidak melakukan aktivitas fisik di atas lahan yang masih dipersengketakan.

“Hari ini kami dikagetkan lagi dengan pembongkaran pagar. Kami rakyat pasti ada rasa takut jika berhadap-hadapan dengan TNI. Karena itu, kami memohon agar tidak ada dulu pembongkaran atau aktivitas pembangunan di lahan berstatus sengketa ini,” katanya.

Baim berharap penyelesaian persoalan dapat dilakukan melalui jalur dialog antara masyarakat dan pihak TNI AU, sehingga tidak menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat.

Untuk mencegah konflik semakin meluas, penanganan awal dilakukan di lokasi dengan melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Kaintel Lanud Leo Wattimena Kapten Sus Rifki Anugrah, Ketua Komite Pengusaha Muda Lingkar Bandara (KPMLB) Luter Djaguna, serta Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai Darmin Wairo.

Sengketa tersebut rencananya akan dibawa ke agenda mediasi di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai pada Rabu (12/8/2026).

Pertemuan itu dijadwalkan melibatkan perwakilan pemilik lahan atau masyarakat lingkar bandara, anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Komite Pengusaha Muda Lingkar Bandara (KPMLB), serta pimpinan Lanud Leo Wattimena.

Mediasi diharapkan menjadi ruang untuk mempertemukan seluruh pihak dan mencari kejelasan mengenai status serta batas lahan yang menjadi objek sengketa.

Sementara itu, saat dikonfirmasi di lokasi terkait pembongkaran pagar dan protes warga, pihak Lanud Leo Wattimena belum memberikan penjelasan secara rinci.

“Nanti saja ya, saya laporan dulu ke Komandan,” ujar Kaintel Lanud Leo Wattimena, Kapten Sus Rifki Anugrah, singkat sebelum meninggalkan lokasi.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut dari pihak Lanud Leo Wattimena mengenai dasar pematokan maupun pembongkaran pagar di lokasi tersebut.

Masyarakat berharap proses mediasi di DPRD Morotai dapat menghasilkan solusi yang adil dan memberikan kepastian mengenai status lahan, sekaligus mencegah terjadinya tindakan sepihak yang berpotensi memicu konflik di lapangan. Warga juga berharap aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi dapat kembali berjalan normal.

reporter: fhattahillamahasari

_editor- redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *