Radar Nusantara7.com | Morotai, Senin (10/8/2026) — Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai terus mendorong penataan birokrasi yang profesional sekaligus memperluas peluang investasi guna menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, mengatakan pembenahan birokrasi menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan organisasi perangkat daerah (OPD) dapat bekerja secara optimal.
Menurut Rio, Pemkab Morotai saat ini tengah mempercepat proses penataan OPD, termasuk mempersiapkan pengisian jabatan definitif melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Namun, proses tersebut tidak dapat dilakukan secara terburu-buru karena setiap calon pejabat harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk sertifikasi dan asesmen kompetensi.
“Pemda sebenarnya berkeinginan untuk mempercepat, tetapi ada aturan-aturan yang harus dilengkapi. Kepala BKD sudah ke BKN dan mendapat persetujuan untuk melakukan manajemen talenta dan asesmen manajemen talenta,” ujar Rio.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah mendorong para ASN yang masuk dalam kandidat kepala OPD agar segera melengkapi sertifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.
Pelaksanaan pelatihan maupun peningkatan kompetensi, kata Rio, dapat dilakukan melalui tatap muka maupun secara daring.
“Sekarang untuk mendapatkan sertifikasi ada banyak cara, bisa melalui tatap muka maupun online. Itu yang sedang kami genjot agar para ASN bisa melengkapi semuanya,” jelasnya.
Rio menegaskan, proses asesmen akan dilakukan secepat mungkin sehingga penataan birokrasi dapat berjalan sesuai kebutuhan pemerintah daerah.
Menurutnya, evaluasi terhadap pejabat OPD nantinya akan tetap mengedepankan aspek kinerja, kompetensi, serta kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
“Kalau mereka memang baik, pasti dipertahankan. Kalau kurang baik, tentu akan dicari formulanya untuk mendapatkan yang terbaik. Semua itu demi pelayanan publik,” katanya.
Pemkab Morotai Dorong Investasi untuk Ciptakan Lapangan Kerja
Di sisi lain, Pemkab Morotai juga berupaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap lapangan pekerjaan di luar daerah.
Hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah seiring banyaknya warga Morotai yang memilih mencari pekerjaan ke kawasan industri Indonesia Weda Industrial Park (IWIP) di Kabupaten Halmahera Tengah.
Rio mengatakan, salah satu strategi pemerintah daerah adalah membuka ruang investasi seluas-luasnya agar lapangan pekerjaan baru dapat tersedia di Morotai.
“Sesuai janji kampanye, saya dan Bupati berkomitmen untuk mendatangkan investor,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah investor telah menunjukkan minat untuk berinvestasi di Morotai, termasuk pada sektor perikanan tuna.
Salah satu investor yang disebut Rio adalah PT Nutrindo, yang tengah mempersiapkan rencana pembangunan fasilitas produksi di Morotai.
“PT Nutrindo mau membangun sendiri pabrik dengan produksi sendiri. Namun masih ada kendala teknis, terutama terkait lahan,” jelasnya.
Menurut Rio, apabila kendala tersebut dapat diselesaikan dan pembangunan dapat direalisasikan, investasi tersebut diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal.
“Kalau ini bisa selesai secepatnya dan dibangun, tentu bisa menyerap tenaga kerja,” katanya.
Rio mengakui bahwa mendatangkan investor ke suatu daerah bukan perkara mudah. Investor, kata dia, tentu akan melakukan berbagai perhitungan sebelum menanamkan modal.
“Investor tidak mungkin datang kemudian menaruh uang begitu saja. Mereka pasti punya perhitungan. Makanya pemerintah daerah harus bagaimana cara meyakinkan mereka,” ujarnya.
Ia memastikan Pemkab Morotai akan terus mendorong penataan birokrasi dan investasi secara bersamaan.
Menurutnya, birokrasi yang profesional dan tertata akan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung terciptanya iklim investasi yang baik.
Dengan birokrasi yang semakin kuat serta investasi yang berkembang, Pemkab Morotai berharap kualitas pelayanan publik meningkat dan semakin banyak lapangan pekerjaan tersedia bagi masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, memperkuat perekonomian daerah, serta memberikan lebih banyak pilihan pekerjaan bagi masyarakat tanpa harus meninggalkan Morotai.
Reporter: Fhattahillamahasari
Editor: Korwil Radar Nusantara7
