MOROTAI | Radar Nusantara 7 – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite di Kabupaten Pulau Morotai kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai dari Komisi II, Sukri Mandea, meminta pemerintah daerah dan pihak terkait segera mengambil langkah konkret guna mengatasi persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan nelayan dan sopir angkutan.
Kepada awak media, Sabtu (20/6/2026), Sukri Mandea menegaskan bahwa distribusi BBM subsidi harus benar-benar tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pengguna BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar merupakan konsumen tertentu yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 serta regulasi BPH Migas.
“Pembelian BBM subsidi wajib menggunakan QR Code atau terdaftar dalam program Subsidi Tepat Sasaran. Karena itu pengawasannya harus diperketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak,” ujar Sukri.
Ia menekankan bahwa nelayan kecil dan nelayan tradisional harus menjadi prioritas utama dalam distribusi BBM subsidi. Menurutnya, tingginya harga BBM yang harus dibeli nelayan saat terjadi kelangkaan Pertalite maupun Solar sangat memengaruhi biaya operasional dan pendapatan mereka.
“Kalau tidak dikontrol dengan baik, masyarakat nelayan kecil akan semakin terbebani. Keluhan yang paling sering kami terima dari nelayan, khususnya nelayan tuna di Morotai Utara, adalah sulitnya mendapatkan BBM dengan harga yang terjangkau,” katanya.
Sukri mengungkapkan bahwa persoalan tersebut telah dikomunikasikan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Kabupaten Pulau Morotai. Bahkan, isu tersebut telah dibahas dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Ia mendorong pemerintah daerah segera melakukan pendataan dan inventarisasi kebutuhan BBM subsidi yang sebenarnya di lapangan, sehingga distribusi Pertalite dan Solar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
“Setelah harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan, tentu beban ekonomi masyarakat semakin berat. Sopir angkutan dan nelayan menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya. Karena itu kami berharap kuota BBM subsidi bisa ditambah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sukri meminta DKP dan Perindagkop Kabupaten Pulau Morotai segera berkoordinasi dengan Pertamina Tobelo terkait kebutuhan dan penambahan kuota BBM subsidi bagi masyarakat Morotai.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah terulangnya kelangkaan BBM yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor perikanan dan transportasi yang menjadi tulang punggung kehidupan sebagian besar warga Morotai.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Perindagkop maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan tersebut. Radar Nusantara 7 masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh keterangan dari kedua instansi terkait.
Fata//(RN7)
