Radar nusantara 7.com//Morotai, Kamis 21 Mei 2026 — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pulau Morotai terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan Pemerintah Daerah melalui pengawasan dan penguatan sektor kelautan serta perikanan yang berkelanjutan. Langkah tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah, yakni mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Pulau Morotai yang berdaya saing, berkeadilan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai, , saat dikonfirmasi awak media pada Kamis (21/5/2026), menyampaikan bahwa pihaknya hingga saat ini masih terus menjalankan tugas dan fungsi pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk dalam memastikan kebutuhan dasar nelayan tetap terpenuhi.
Menurutnya, salah satu perhatian utama pemerintah daerah saat ini adalah terkait kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bagi para nelayan yang menjadi penunjang utama aktivitas melaut masyarakat pesisir di Kabupaten Pulau Morotai.
“Dari Dinas Kelautan dan Perikanan sejauh ini kami masih menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Mengenai kebutuhan nelayan dalam aspek BBM, saat ini sudah terdapat tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang tersebar di beberapa kecamatan di Pulau Morotai,” ujar John Tiala.
Ia menjelaskan, tiga SPBN tersebut berada di wilayah Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kecamatan Morotai Selatan, dan Kecamatan Morotai Utara. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai sangat penting dalam mendukung aktivitas para nelayan, khususnya untuk memastikan ketersediaan BBM dengan harga dan distribusi yang sesuai ketentuan pemerintah.
Namun demikian, pihak DKP juga mengakui bahwa dari hasil pemantauan lapangan, masih terdapat beberapa SPBN yang belum beroperasi secara maksimal. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar pelayanan kepada nelayan dapat berjalan lebih optimal ke depan.
“Kami melihat masih ada beberapa SPBN yang operasionalnya belum maksimal sesuai hasil pantauan di lapangan. Ini tentunya menjadi bahan evaluasi agar pelayanan terhadap kebutuhan nelayan bisa lebih baik,” tambahnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi gambaran bahwa sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pulau Morotai masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait infrastruktur pendukung dan efektivitas distribusi BBM bagi nelayan. Sebagai daerah kepulauan yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil laut, keberadaan SPBN memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat pesisir.
Di sisi lain, masyarakat nelayan berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat terus meningkatkan pengawasan serta memastikan seluruh fasilitas pendukung benar-benar berfungsi secara optimal. Selain itu, pemerataan akses BBM subsidi bagi nelayan kecil juga dinilai penting agar aktivitas melaut tidak terganggu akibat keterbatasan bahan bakar.
Pengamat sektor maritim daerah menilai bahwa keberhasilan pembangunan sektor kelautan tidak hanya ditentukan oleh potensi sumber daya laut semata, tetapi juga kesiapan infrastruktur, pengawasan distribusi, dan keberpihakan kebijakan kepada masyarakat nelayan kecil.
Dengan potensi perikanan yang cukup besar, Kabupaten Pulau Morotai dinilai memiliki peluang menjadi salah satu kawasan perikanan unggulan di wilayah timur Indonesia. Namun, hal tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat pesisir dalam menjaga keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan.
DKP Kabupaten Pulau Morotai pun menegaskan akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap berbagai program yang berjalan, termasuk memastikan kebutuhan dasar nelayan tetap menjadi perhatian utama demi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
Reporter:fata
