Radar nusantara 7.com//Jakarta, Selasa 20 Mei 2026 — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (20/5/2026). Agenda utama dalam sidang tersebut adalah pidato Presiden Republik Indonesia, terkait Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) sebagai landasan awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
Dalam momentum yang bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tersebut, pemerintah menegaskan arah kebijakan ekonomi nasional ke depan yang berfokus pada penguatan fondasi ekonomi, stabilitas fiskal, pemerataan pembangunan, serta keberlanjutan program-program strategis nasional.
Menko Infrastruktur menyampaikan bahwa kementerian yang dipimpinnya siap mengawal serta menerjemahkan berbagai pokok pikiran ekonomi pemerintah ke dalam program konkret yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Fokus pembangunan, menurutnya, tidak hanya diarahkan pada percepatan infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan konektivitas wilayah, ketahanan pangan, energi nasional, pengelolaan sumber daya air, hingga pemberdayaan ekonomi rakyat.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara sehat, efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat luas. Dalam konteks pembangunan kewilayahan, pemerintah juga menaruh perhatian pada pemerataan pembangunan antar daerah guna mengurangi kesenjangan dan meningkatkan daya saing nasional.
Pidato Presiden dalam sidang paripurna tersebut turut memaparkan berbagai tantangan ekonomi global yang diperkirakan masih akan memengaruhi kondisi nasional pada tahun mendatang. Mulai dari dinamika geopolitik internasional, fluktuasi harga energi dan pangan dunia, hingga ketidakpastian ekonomi global menjadi faktor yang harus diantisipasi melalui kebijakan fiskal yang adaptif dan terukur.
Pemerintah, lanjut Presiden, akan terus menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter, sekaligus memastikan program prioritas nasional tetap berjalan optimal. Sektor pangan, energi, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sumber daya manusia disebut menjadi fokus utama dalam arah kebijakan RAPBN 2027.
Kehadiran para pimpinan lembaga negara, menteri kabinet, serta pimpinan partai politik dalam sidang paripurna tersebut dinilai menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam merumuskan arah pembangunan nasional yang berkelanjutan. Selain menjadi agenda konstitusional tahunan, penyampaian KEM dan PPKF juga menjadi dasar penting dalam pembahasan RAPBN bersama DPR RI ke depan.
Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai tantangan pemerintah dalam penyusunan RAPBN 2027 tidaklah ringan. Efisiensi anggaran, efektivitas belanja negara, penguatan pendapatan negara, serta kemampuan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan stabilitas fiskal akan menjadi perhatian publik maupun parlemen.
Namun demikian, pemerintah optimistis bahwa melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, serta dukungan seluruh elemen bangsa, arah kebijakan ekonomi nasional dapat berjalan sesuai target untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat kesejahteraan masyarakat, dan menjaga ketahanan nasional di tengah situasi global yang dinamis.
Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini pun menjadi pengingat penting bahwa semangat persatuan, gotong royong, dan optimisme bangsa tetap menjadi modal utama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.
Sumber:humas
