Radar Nusantara7.Com//Bojonegoro, 8 April 2026 – Proyek pembangunan jembatan di Desa Buntalan, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, yang didanai melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun anggaran 2025 hingga kini masih belum rampung. Kondisi tersebut menuai perhatian dan beragam tanggapan dari masyarakat setempat, terutama karena waktu pengerjaan dinilai telah melampaui target.
Berdasarkan informasi yang tertera pada papan proyek di lokasi, kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dengan nilai anggaran mencapai Rp 2,58 miliar lebih, termasuk pajak. Proyek ini mencakup pembangunan jembatan dengan panjang 36 meter dan lebar 5 meter yang berlokasi di Dusun Buntalan, Desa Buntalan.
Namun demikian, hingga memasuki tahun 2026 dan mendekati pertengahan tahun, progres pembangunan jembatan tersebut belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian secara menyeluruh. Hal ini memunculkan pertanyaan dari sejumlah warga terkait efektivitas pelaksanaan proyek serta pengawasan dari pihak terkait.
Beberapa warga yang ditemui di sekitar lokasi menyampaikan harapan agar pemerintah desa maupun instansi terkait dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai kendala yang dihadapi. Mereka juga berharap proyek tersebut segera diselesaikan mengingat jembatan memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
“Harapannya segera selesai karena ini akses penting bagi masyarakat. Kalau terlalu lama, tentu berdampak pada aktivitas sehari-hari,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Di sisi lain, masyarakat juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran publik. Mereka mendorong adanya pengawasan yang optimal dari dinas terkait agar pelaksanaan proyek sesuai dengan perencanaan serta tidak merugikan masyarakat.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah desa maupun dinas terkait mengenai penyebab keterlambatan proyek tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memperoleh informasi yang berimbang.
Sebagai bentuk akuntabilitas publik, masyarakat berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek, termasuk dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program pembangunan yang bersumber dari anggaran pemerintah.
Pembangunan infrastruktur desa sejatinya menjadi salah satu prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian proyek tepat waktu dan sesuai spesifikasi menjadi hal yang sangat diharapkan oleh semua pihak.
Sumber:tim investigasi
