HALMAHERA TENGAH, RADAR NUSANTARA 7 – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Maluku Utara masa bakti 2026–2031 yang dirangkaikan dengan sosialisasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), Kamis (18/6/2026), di Kantor Bupati Halmahera Tengah.
Kehadiran Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen daerah dalam mendukung penguatan kelembagaan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Dalam keterangannya, Muhammad Umar Ali menegaskan bahwa pembangunan desa merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan berbagai pemangku kepentingan perlu terus diperkuat.
“Pelantikan ABPEDNAS dan sosialisasi Program Jaga Desa ini menjadi momentum penting untuk mempererat kolaborasi dalam membangun desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Sinergi yang baik akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa ke depan,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat nasional, di antaranya Reda Manthovani, Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama, Sekretaris Jenderal DPP ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana, serta Raffi Ahmad selaku Staf Khusus Presiden Republik Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Kejaksaan Republik Indonesia mensosialisasikan Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan pendampingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Program tersebut bertujuan memastikan penggunaan dana desa berjalan tepat sasaran, transparan, serta mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional hingga ke tingkat desa.
Melalui Program Jaga Desa, pemerintah berharap tercipta tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, sekaligus meminimalisasi potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan desa.
Turut mendampingi Sekda Morotai dalam kegiatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, Kristanto Trinoviandri, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Morotai, Mujakir Sibua, serta Sekretaris DPMD, Jamaludin.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan hubungan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, kejaksaan, ABPEDNAS, serta seluruh elemen pemerintahan desa semakin kuat dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, transparan, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sumber: Fata
Editor: Redaksi Radar Nusantara 7
