Radar nusantara 7.com// Morotai— Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pasifik (UNIPAS) Morotai sekaligus Koordinator BEM SI Wilayah Papua-Maluku, Rifaldi Madjid, menyoroti penurunan jumlah mahasiswa baru UNIPAS pada 2026.
Rifaldi menyebut salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai terkait pembiayaan pendidikan, khususnya penghapusan biaya akhir studi dari tanggungan pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Rifaldi saat ditemui awak media, Minggu (23/8/2026). Ia mengatakan jumlah mahasiswa baru UNIPAS pada 2026 tercatat 279 orang, turun dibandingkan 400 mahasiswa pada 2025.
Menurutnya, penurunan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan strategi penerimaan mahasiswa baru. Ia menilai beban biaya pada tahap akhir perkuliahan turut menjadi persoalan yang dapat memengaruhi minat calon mahasiswa.
“Penyebab menurunnya minat mahasiswa yang berkuliah tahun ini salah satunya disebabkan biaya akhir studi mahasiswa UNIPAS. Pemerintah daerah memutuskan biaya akhir studi, sehingga mahasiswa harus menanggung sendiri berbagai kebutuhan sampai wisuda,” kata Rifaldi.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah memang menanggung SPP mahasiswa sebesar Rp1,5 juta per semester hingga semester delapan. Namun, menurutnya, pembiayaan tersebut belum mencakup keseluruhan kebutuhan mahasiswa hingga menyelesaikan pendidikan.
“Pendidikan gratis jangan hanya berhenti pada SPP. Mahasiswa juga harus dipikirkan bagaimana mereka menyelesaikan studi tanpa dibebani biaya yang begitu besar,” ujarnya.
Rifaldi merinci sejumlah biaya yang menurutnya harus ditanggung mahasiswa pada tahap akhir studi, antara lain magang Rp700 ribu, KBM Rp2 juta, ujian PKL Rp950 ribu, seminar proposal Rp950 ribu, ujian hasil Rp950 ribu, ujian skripsi Rp2 juta, yudisium Rp1 juta, serta wisuda sekitar Rp3 juta.
Jika dijumlahkan, komponen tersebut mencapai sekitar Rp11,5 juta. Angka itu belum termasuk biaya pengambilan data, pencetakan naskah, penggunaan printer, transportasi dan kebutuhan lain selama proses penyelesaian studi.
“Belum lagi mahasiswa ketika mengambil data, mencetak naskah, menggunakan printer dan kebutuhan yang tidak terduga lainnya. Ini justru bisa melebihi uang SPP yang ditanggung pemerintah daerah,” tegasnya.
Rifaldi juga membandingkan kebijakan pembiayaan pendidikan pada pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan saat ini. Ia menyebut, pada masa pemerintahan almarhum BL, terdapat mekanisme pengembalian biaya akhir studi kepada mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan dan mengikuti wisuda.
“Berbeda dengan pemerintahan di masa almarhum BL. Saat itu ada uang pengembalian akhir studi yang dikembalikan pemerintah daerah kepada mahasiswa setelah wisuda. Namun, di masa kepemimpinan Rusli Rio, pengembalian tersebut sudah tidak ada dan biaya akhir studi sepenuhnya dibebankan kepada mahasiswa,” ungkapnya.
Ia meminta Pemda Pulau Morotai dan pihak UNIPAS mengevaluasi kembali kebijakan pembiayaan pendidikan tersebut. Menurutnya, seluruh komponen pembiayaan harus dijelaskan secara transparan kepada mahasiswa dan masyarakat.
“Kalau biaya akhir studi dihapus dari tanggungan pemerintah, harus dijelaskan siapa yang kemudian menanggung seluruh biaya tersebut. Jangan sampai di awal disebut gratis, tetapi di akhir mahasiswa justru dibebani biaya belasan juta,” pungkas Rifaldi.
(Reporter fh)
