Morotai— Kebakaran lahan dan perkebunan warga masih menjadi ancaman di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Di tengah kondisi tersebut, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknik Universitas Pasifik (Unipas) Morotai mempertanyakan skala prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morotai yang dinilai lebih banyak tersorot pada persiapan Morotai Festival (Morofest) 2026.
Presiden BEM Fakultas Teknik Unipas Morotai, Anphal Alfaris, mengatakan pemerintah daerah semestinya memberikan perhatian lebih terhadap persoalan yang secara langsung menyentuh keselamatan dan sumber penghidupan masyarakat.
Menurutnya, karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lahan, tetapi juga berdampak terhadap ekonomi warga yang kehilangan tanaman dan sumber pendapatan.
“Pemerintah harus melihat kondisi rakyat. Ketika perkebunan warga terbakar dan masyarakat mengalami kerugian, tentu yang harus menjadi perhatian utama adalah bagaimana pemerintah hadir membantu masyarakat,” ujar Anphal.
Ia menilai Morofest tetap dapat menjadi bagian dari agenda daerah, namun pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat yang sedang menghadapi dampak kemarau dan kebakaran lahan.
Disisi lain Anphal juga mempertanyakan keputusan panitia yang membangun panggung utama Morofest lebih awal di kawasan tersebut, sementara Morotai memiliki panggung yang dapat dimanfaatkan di kawasan CBD.
Menurutnya, penggunaan panggung di kawasan CBD patut dipertimbangkan karena lokasinya berada dekat dengan aktivitas masyarakat dan pusat perdagangan.
“Festival tidak semata-mata menjadi panggung hiburan dan seremonial pemerintah, tetapi juga dapat menjadi ruang perputaran ekonomi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Anphal juga meminta pemerintah tidak terlalu larut dalam agenda seremonial ketika persoalan masyarakat masih membutuhkan penanganan.
“Pemerintah jangan terlalu terburu-buru membangun panggung utama. Dengan kondisi Morotai sekarang, termasuk kabut asap, kita harus memikirkan hal-hal yang tidak terduga,” ujarnya.
Ia menegaskan Pemkab Morotai perlu memperkuat langkah untuk meminimalisir dampak kemarau dan karhutla ketimbang hanya berfokus pada agenda seremonial.
“Seharusnya pemerintah lebih fokus meminimalisir dampak kemarau, jangan terlalu fokus pada hal-hal seremonial. Anak-anak sekolah saja sampai diliburkan. Itu memang bagian dari upaya pemerintah, tetapi kondisi seperti ini mestinya menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas,” tegas Anphal.
Anphal juga mengingatkan agar pelaksanaan Morofest tidak mengabaikan kondisi masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan.
“Jangan sampai Morofest hanya meriah di atas panggung, sementara masyarakat yang berada di bawahnya justru harus menanggung dampak dari pilihan lokasi dan pembangunan tersebut,” pungkasnya.
Meski demikian BEM Fakultas Teknik Unipas Morotai, pada prinsipnya mendorong pemerintah daerah memperkuat penanganan karhutla, memberikan perhatian kepada warga terdampak, serta memastikan kebijakan pembangunan dan kegiatan daerah tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai maupun panitia pelaksana Morofest 2026 terkait kritik dan pertanyaan yang disampaikan BEM Fakultas Teknik Unipas tersebut.(red/fhm)
