Radar Nusantar7.Com//– Kamis (26/3/2026)
Proyek Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Desa Klino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, dengan nilai anggaran mencapai sekitar Rp2,6 miliar, kini menjadi sorotan publik. Proyek yang semestinya menjadi penopang pembangunan desa tersebut menuai perhatian warga lantaran diduga tidak sepenuhnya dikerjakan sesuai spesifikasi teknis serta menunjukkan progres yang belum sebanding dengan besaran anggaran yang telah dicairkan.
Sejumlah warga mengaku menemukan indikasi pekerjaan yang dinilai kurang rapi dan belum mencerminkan kualitas proyek bernilai miliaran rupiah. Kondisi ini memicu pertanyaan di tengah masyarakat terkait mutu pelaksanaan serta pengawasan proyek tersebut.
“Kalau melihat kondisi di lapangan, hasilnya belum maksimal. Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya kualitasnya bisa lebih baik,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya.
Selain kualitas pekerjaan, isu lain yang mencuat adalah terkait progres pembangunan.
Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, pencairan anggaran disebut telah mencapai sekitar 80 persen. Namun demikian, kondisi fisik proyek di lapangan disebut masih jauh dari ekspektasi.
Menanggapi hal tersebut, Camat Sekar, Ady Santoso, S.STP, saat dikonfirmasi pada Rabu (25/3/2026), menyampaikan bahwa proyek tersebut telah melalui proses monitoring dan evaluasi (monev) oleh Inspektorat. Ia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan resmi masih dalam proses dan belum dapat disimpulkan.
“Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat. Saat pemeriksaan berlangsung, progres pembangunan masih sekitar 35 persen. Kita tunggu hasil resmi dari Inspektorat,” jelasnya.
Perbedaan antara informasi yang berkembang di masyarakat dengan hasil monitoring sementara tersebut menegaskan pentingnya klarifikasi dari pihak berwenang agar tidak menimbulkan spekulasi yang berpotensi menyesatkan.
Masyarakat pun mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek tersebut, termasuk penyampaian hasil pemeriksaan secara terbuka. Pengawasan yang ketat dinilai menjadi kunci untuk memastikan proyek berjalan sesuai aturan serta tidak merugikan keuangan negara.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek maupun pemerintah desa setempat belum memberikan pernyataan resmi terkait berbagai dugaan yang mencuat. Media masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan guna menghadirkan informasi yang utuh, berimbang, dan sesuai prinsip jurnalistik.
Publik berharap, instansi terkait segera memberikan kejelasan agar polemik yang berkembang dapat terjawab secara transparan, sekaligus memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa
Sumber: Tim investigasi
