Radar nusantara//Ngawi, Kamis, 25 Juni 2026 – Aliansi Mahasiswa Ngawi menggelar aksi penyampaian aspirasi bertajuk “Aksi 6+5” pada Kamis (25/6/2026). Aksi tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Dalam aksi yang berlangsung di Kabupaten Ngawi tersebut, mahasiswa membawa 11 tuntutan, yang terdiri dari enam isu nasional dan lima isu daerah. Berbagai persoalan strategis menjadi fokus perhatian, mulai dari kebijakan ekonomi, tata kelola pemerintahan, legislasi nasional, hingga isu lingkungan, pertanian, dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa gerakan ini merupakan bentuk partisipasi mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Menurut mereka, sejumlah kebijakan yang saat ini berjalan perlu dievaluasi agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Pada isu nasional, Aliansi Mahasiswa Ngawi menuntut evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai perlu ditinjau kembali efektivitas dan dampaknya bagi masyarakat. Mahasiswa juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta meminta pemerintah menstabilkan dan menurunkan harga kebutuhan pokok yang dinilai masih menjadi beban masyarakat.
Selain itu, mereka menyampaikan penolakan terhadap sejumlah regulasi yang dianggap berpotensi memperluas ruang militerisme dalam ranah sipil. Mahasiswa juga mendorong pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap struktur kabinet agar diisi oleh figur yang dinilai sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.
Tuntutan lainnya adalah penghentian penggunaan anggaran negara untuk program-program yang dianggap kurang prioritas serta percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya.
Sementara pada tingkat daerah, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai dekat dengan kehidupan masyarakat Kabupaten Ngawi. Salah satunya adalah perlunya peningkatan penanganan dan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya yang terjadi di lingkungan pendidikan formal maupun lembaga pendidikan berbasis keagamaan.
Mahasiswa juga menilai pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Ngawi perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Pemerintah daerah didorong untuk menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan guna mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Di sektor pertanian, Aliansi Mahasiswa Ngawi meminta Pemerintah Kabupaten Ngawi tetap berpihak kepada petani serta menjaga identitas daerah sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Menurut mereka, sektor pertanian harus menjadi prioritas pembangunan mengingat kontribusinya yang besar terhadap perekonomian masyarakat.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut adanya langkah konkret untuk mereklamasi lokasi tambang atau galian C yang sudah tidak lagi beroperasi. Reklamasi dinilai penting guna mengurangi risiko kerusakan lingkungan serta mengembalikan fungsi lahan agar dapat dimanfaatkan secara produktif.
Tuntutan terakhir berkaitan dengan harga pupuk subsidi maupun non-subsidi yang dinilai masih menjadi keluhan petani. Mahasiswa meminta pemerintah daerah memperjuangkan kebijakan yang dapat meringankan beban petani, sehingga produktivitas pertanian tetap terjaga.
Aksi berlangsung dengan penyampaian orasi, pembacaan tuntutan, dan dialog dengan pihak terkait. Mahasiswa berharap seluruh aspirasi yang disampaikan tidak hanya menjadi catatan, tetapi juga dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan langkah nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait diharapkan dapat membuka ruang komunikasi yang konstruktif dengan kalangan mahasiswa sebagai bagian dari proses demokrasi. Dengan demikian, berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik dapat dicari solusi bersama melalui pendekatan dialogis dan partisipatif.
Aksi 6+5 Aliansi Mahasiswa Ngawi menjadi cerminan peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial yang terus mengawal jalannya pemerintahan. Melalui penyampaian aspirasi secara damai dan tertib, mahasiswa berharap isu-isu yang mereka angkat dapat memperoleh perhatian serius demi terwujudnya pembangunan yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Sumber//tim
