PROMOSI MEDIA : RadarNusantara7.com siap menjadi mitra publikasi terpercaya | Terima pemasangan iklan | Advertorial | Kerjasama media
20 April 2026
IMG-20260130-WA0217.jpg


Jakarta — Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) menyatakan dukungan penuh terhadap program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini dinilai memiliki visi besar sebagai penggerak peningkatan gizi generasi emas Indonesia sekaligus pendorong ekonomi rakyat, khususnya UMKM.


Namun demikian, setelah berjalan hampir satu tahun, APKLI-P menilai implementasi MBG di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan serius. Mulai dari kelemahan tata kelola, kekurangan teknis, hingga dugaan penyalahgunaan yang dinilai bertolak belakang dengan marwah kepemimpinan Presiden RI ke-8.


Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari berbagai daerah terkait dampak MBG terhadap ekonomi rakyat kecil.


“Kami mendapatkan laporan dari berbagai wilayah. Dampak MBG justru menyebabkan banyak kantin sekolah tutup, kuliner di sekitar sekolah sepi, bahkan gulung tikar. Dalam rantai pasok pun, keterlibatan UMKM masih sangat kecil,” tegasnya dalam acara Peringatan Harlah APKLI-P ke-33 di Jakarta, Kamis (29/1/2026).


Menurutnya, kondisi tersebut sangat bertolak belakang dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto yang selama ini dikenal memuliakan pelaku PKL dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Padahal, MBG seharusnya tidak hanya menjadi penggerak gizi anak bangsa, tetapi juga driver ekonomi UMKM, instrumen penghapusan pengangguran, serta pengentasan kemiskinan.


Ia menyoroti target MBG sebesar 82,9 juta porsi per hari dengan alokasi anggaran Rp269 triliun pada tahun 2026. Anggaran besar tersebut semestinya mampu menggerakkan ekosistem UMKM secara masif dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,5 persen, guna mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.


“Yang terjadi justru sebaliknya, ekonomi rakyat kecil terancam mati dan berpotensi memicu lonjakan inflasi,” lanjutnya.
Ali Mahsun juga menyampaikan bahwa aspirasi tersebut telah disampaikan langsung kepada Menteri UMKM Maman Abdurrahman pada Rabu (28/1/2026). Ia menekankan pentingnya menjadikan kantin sekolah, kuliner sekitar sekolah, serta UMKM rantai pasok sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan MBG.


Selain itu, APKLI-P mendorong agar masyarakat miskin dan pengangguran tidak hanya menerima bantuan sosial, tetapi dilibatkan secara produktif sebagai pekerja maupun pelaku usaha dalam ekosistem MBG. Hal inilah yang menjadi dasar pengambilan tema besar Harlah APKLI-P ke-33, yakni:
“MBG sebagai Driver Gizi dan UMKM, Driver Penghapusan Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia.”


“Paradigma ini bukan sekadar charitas bantuan sosial, tetapi upaya nyata menghapus pengangguran dan kemiskinan dari bumi Indonesia,” imbuh dokter ahli imunologi lulusan FKUB dan FKUI asal Mojokerto, Jawa Timur tersebut.


APKLI-P juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya dalam melakukan evaluasi dan monitoring terhadap anggaran MBG yang sangat besar.
“Ini bukan sikap anti-MBG, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap tata kelola belanja negara agar efektif, efisien, dan bebas dari kebocoran,” tegasnya.


Lebih lanjut, APKLI-P mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi total terhadap realisasi MBG dan mengembalikan roh program sesuai tujuan awalnya. Jika UMKM benar-benar diprioritaskan, maka sekitar 4–4,1 juta kantin dan kuliner di sekitar sekolah dapat naik kelas dengan kuota minimal 200 porsi per hari. UMKM rantai pasok berbasis potensi lokal desa dan kelurahan pun diyakini akan menggeliat.


“Jutaan rakyat miskin dan menganggur akan menjadi produktif, anggaran bansos bisa ditekan, dan inflasi dapat dicegah,” pungkas Ali Mahsun yang juga dikenal sebagai Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI).


Peringatan Harlah APKLI-P ke-33 berlangsung sederhana dan khidmat, ditandai dengan pemotongan tumpeng nusantara serta doa bersama untuk keselamatan Indonesia.

Acara ini dihadiri pengurus pusat dan daerah dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Timur, serta diisi dengan sosialisasi program sertifikasi halal bagi pelaku PKL UMKM Indonesia.


Sumber: Tegoh
Editor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *