Radar Nusantara7.com – Bojonegoro — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memperkuat tata kelola data daerah guna mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis bukti dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui kegiatan inventarisasi data dan kebutuhan data daerah.
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro. Agenda berlangsung pada Kamis (29/1/2026) di Ruang Rapat Smartboard Kantor Bappeda Bojonegoro.
Inventarisasi data ini menjadi bagian penting dalam upaya penguatan tata kelola data sektoral agar lebih akurat, terpadu, dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, perangkat daerah diajak untuk mengidentifikasi jenis data yang dimiliki, kebutuhan data lintas sektor, serta kesesuaian data dengan standar statistik nasional.
Dalam forum tersebut, dibahas pula pentingnya sinkronisasi data antar perangkat daerah guna menghindari tumpang tindih data, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, serta mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Data yang terkelola dengan baik diharapkan mampu menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat sasaran.
Perwakilan Bappeda menyampaikan bahwa ketersediaan data yang valid dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari RPJMD hingga program dan kegiatan tahunan.
Sementara itu, Dinas Kominfo berperan dalam penguatan sistem pengelolaan data berbasis teknologi informasi agar data dapat diakses secara aman dan efisien.
BPS Kabupaten Bojonegoro turut memberikan pendampingan teknis terkait standar statistik, klasifikasi data, serta metodologi pengumpulan data agar selaras dengan kaidah statistik yang berlaku. Kolaborasi lintas instansi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem data daerah yang andal dan berkesinambungan.
Melalui inventarisasi data ini, Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data, demi mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Sumber: Humas
Editor: Redaksi
