BOJONEGORO, Radar Nusantara 7.com — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menggelar program SAPA BUPATI sebagai ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Malowopati, Kamis (3/9/2026).
Program yang diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mendorong keterbukaan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Melalui SAPA BUPATI, warga dapat menyampaikan aspirasi, keluhan maupun usulan secara langsung kepada Bupati Bojonegoro Setyo Wahono.
Sejumlah persoalan disampaikan dalam forum tersebut, mulai dari infrastruktur, penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan data digital, portal layanan publik, UMKM, ketenagakerjaan hingga bantuan sosial.
Salah satu peserta, Manan, warga Ledok Kulon sekaligus Ketua Lembaga PIPRB, menyampaikan keinginannya untuk melakukan audiensi dengan Bupati Bojonegoro terkait kegiatan pengawasan pembangunan yang selama ini dilakukan bersama timnya.
Terkait kegiatan yang saya dan tim lakukan, yaitu pengawasan pembangunan dari dana BKD, saya berharap meminta waktu untuk audiensi dengan Bapak Bupati,” ujar Manan.
Sementara itu, Ketua APKLI Bojonegoro Sucipto Najib menyampaikan sejumlah aspirasi dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Aspirasi tersebut berkaitan dengan penataan pelaku UMKM serta berbagai persoalan yang dihadapi pedagang dalam menjalankan aktivitas usaha.
Aspirasi lainnya disampaikan Susana, warga Desa Talok, Kecamatan Kalitidu. Ia meminta perhatian pemerintah terkait bantuan BLT dan program Gayatri yang menurutnya belum pernah diterimanya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengapresiasi masyarakat yang aktif menyampaikan persoalan secara langsung melalui SAPA BUPATI.
Bupati mengatakan pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk melalui pemanfaatan sistem digital agar komunikasi dan akses informasi bagi masyarakat semakin mudah.
Data digital sangat penting. Pemkab Bojonegoro saat ini sedang berproses mewujudkan sistem pelayanan satu atap agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi,” jelas Bupati Wahono.
Terkait berbagai persoalan yang disampaikan warga, Bupati memastikan pemerintah akan menindaklanjutinya melalui mekanisme dan tahapan yang telah disiapkan.
“Semua kita selesaikan bertahap sesuai kemampuan anggaran, termasuk perbaikan jalan usaha tani,” tegasnya.
Selain persoalan infrastruktur dan pelayanan publik, Bupati Wahono juga menyoroti kebutuhan irigasi, khususnya bagi masyarakat yang bergerak di sektor pertanian.
Ia menyampaikan gagasan pengembangan sistem irigasi dengan memanfaatkan energi alternatif. Salah satu konsep yang disebutkan yakni penggunaan kincir angin yang terinspirasi dari sistem pengelolaan air di Belanda.
Saya punya bayangan irigasi digerakkan dengan kincir angin seperti di Belanda, dengan membuat waduk yang lebih besar sebagai pusatnya, yang kemudian kita alirkan ke sungai-sungai yang ada,” ungkapnya.
Menurut Bupati, pembangunan infrastruktur dan penguatan sistem irigasi membutuhkan perencanaan matang serta penyesuaian dengan kemampuan anggaran daerah. Karena itu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Wahono juga menegaskan komitmen Pemkab Bojonegoro dalam mendukung kelompok disabilitas netra.
Dukungan tersebut dilakukan melalui sejumlah upaya, mulai dari membantu promosi produk hasil karya penyandang disabilitas, penyediaan alat bantu hingga memperkuat keberadaan galeri disabilitas.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
Melalui SAPA BUPATI, Pemkab Bojonegoro berharap komunikasi antara masyarakat dan pemerintah terus terjalin secara terbuka. Aspirasi yang disampaikan warga menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah.
Program tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai forum penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses penyelesaian berbagai persoalan masyarakat secara bertahap, sesuai kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah.(*)
