Radar nusantara 7.com//MOROTAI — Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI) Maluku Utara Distrik Morotai menggelar refleksi kritis dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai masih dihadapi masyarakat Kabupaten Pulau Morotai.
Mengusung tema “Adil No, Unggul No, Sejahtera? Sengsara Yes”, massa aksi menyampaikan 10 tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan pihak terkait. Aspirasi tersebut mencakup persoalan air bersih, harga komoditas pertanian, perlindungan perempuan dan anak, pendidikan, sengketa tanah, infrastruktur transportasi, bantuan mahasiswa, hingga realisasi janji politik pemerintah daerah.
Koordinator SAMURAI Distrik Morotai, Rifaldi Umar, dalam orasinya menyampaikan bahwa kondisi masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menilai tekanan terhadap tanah, hutan, sungai, pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil semakin dirasakan masyarakat, sementara akses terhadap sumber daya yang menjadi ruang hidup warga dinilai semakin terbatas.
“Krisis air bersih yang melanda masyarakat Morotai hari ini harus menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah. Selain itu, ada sekitar 10 tuntutan rakyat yang kami sampaikan sebagai alarm keras bagi kekuasaan. Kabupaten Pulau Morotai hari ini sedang tidak baik-baik saja,” tegas Rifaldi.
Dalam aksi tersebut, SAMURAI merinci 10 tuntutan yang mereka nilai mendesak untuk segera mendapat perhatian pemerintah.
Pertama, penanganan krisis air bersih. Pemerintah daerah didesak mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan air bersih yang disebut membuat sebagian masyarakat harus membeli air atau menggunakan sumber air yang kualitasnya belum tentu memenuhi kebutuhan.
Kedua, stabilisasi harga komoditas pertanian. Pemerintah diminta melakukan intervensi terhadap persoalan harga pala, cengkeh, kopra, dan berbagai komoditas pertanian lainnya agar petani tidak terus berada dalam posisi yang merugikan.
Ketiga, perlindungan perempuan dan anak. SAMURAI mendesak agar penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara serius, termasuk memastikan sistem perlindungan, pendampingan, serta pemulihan bagi korban berjalan secara memadai.
Keempat, penyediaan transportasi pendidikan di Desa Tutuhu. Pemerintah diminta memperhatikan kebutuhan transportasi bagi pelajar, terutama siswa yang disebut harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki hingga beberapa kilometer untuk mencapai sekolah.
Kelima, penyelesaian sengketa tanah masyarakat dengan TNI AU. SAMURAI meminta pemerintah tidak membiarkan persoalan lahan berlarut-larut. Mereka mendorong adanya kepastian hukum, dialog terbuka, serta penyelesaian yang memperhatikan hak masyarakat atas tanah yang diklaim sebagai tanah leluhur.
Keenam, penanganan anak yang tidak bersekolah. Pemerintah didesak segera melakukan pendataan dan intervensi terhadap anak usia sekolah yang disebut tidak bersekolah maupun putus sekolah. Upaya tersebut diharapkan dilakukan melalui program wajib belajar serta dukungan bagi keluarga kurang mampu.
Ketujuh, perbaikan Pelabuhan Penyeberangan Taman Kota. Infrastruktur transportasi laut tersebut dinilai membutuhkan perhatian serius karena kondisinya disebut berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat pengguna jasa penyeberangan.
Kedelapan, kejelasan hibah akhir studi mahasiswa Universitas Pasifik Morotai (UPM). SAMURAI meminta pemerintah memberikan kepastian terkait hibah atau bantuan akhir studi mahasiswa yang hingga kini masih menjadi persoalan di tengah masyarakat.
Kesembilan, pengembalian atau pencairan uang akhir studi mahasiswa angkatan 2023–2025. Pemerintah diminta segera menyelesaikan persoalan pembayaran yang disebut telah mengalami keterlambatan selama beberapa tahun.
Kesepuluh, realisasi janji politik Rusli–Rio. SAMURAI meminta pemerintah daerah membuka informasi mengenai program dan janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat serta memastikan realisasinya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
Salah satu orator SAMURAI, Nando, mempertanyakan makna kemerdekaan apabila kebutuhan dasar masyarakat masih sulit terpenuhi.
“Kami bertanya, merdeka dari apa jika air bersih saja harus dibeli? Merdeka dari siapa jika tanah leluhur dipersoalkan? Bagaimana nasib ibu-ibu petani, mahasiswa yang menunggu bantuan akhir studi, serta warga yang hidup dalam ketidakpastian sengketa lahan?” ujar Nando di hadapan massa aksi.
Menurut SAMURAI, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI seharusnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum evaluasi terhadap kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan hukum yang dihadapi masyarakat.
Mereka menilai persoalan air bersih, harga komoditas, pendidikan, infrastruktur, bantuan mahasiswa, perlindungan perempuan dan anak, hingga konflik pertanahan membutuhkan jawaban serta langkah konkret dari pemerintah.
SAMURAI menegaskan bahwa kritik yang disampaikan dalam aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus penyampaian aspirasi masyarakat.
“Kemerdekaan tidak cukup hanya diperingati melalui upacara dan spanduk. Kemerdekaan harus dirasakan masyarakat melalui terpenuhinya kebutuhan dasar, kepastian hukum, pendidikan, kesejahteraan ekonomi, dan keadilan sosial,” demikian sikap yang disampaikan dalam refleksi tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai terkait 10 tuntutan yang disampaikan SAMURAI. Pemerintah daerah diharapkan memberikan tanggapan secara terbuka dan menjelaskan langkah yang akan ditempuh terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa dan masyarakat.
Reporter: FH
Editor: Redaksi
