CILACAP, JAWA TENGAH – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyerap langsung aspirasi para nelayan saat mengunjungi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu, meninjau alur Sungai Kaliyasa, serta kawasan dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin (26/10/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendengarkan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir sekaligus memastikan adanya tindak lanjut terhadap kendala yang menghambat aktivitas nelayan.
Dalam dialog bersama para nelayan, persoalan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar bersubsidi, menjadi salah satu perhatian utama. Solar merupakan kebutuhan penting bagi nelayan untuk mendukung operasional kapal dan keberlangsungan aktivitas penangkapan ikan.
Wapres menegaskan pentingnya memastikan kuota serta ketersediaan solar bersubsidi sesuai dengan kebutuhan nelayan di lapangan. Ia juga meminta Staf Khusus Wapres, Tina Talisa, untuk mengawal distribusi solar subsidi di wilayah Cilacap agar berjalan lancar dan tepat sasaran.
Selain persoalan pasokan bahan bakar, Wapres turut menyoroti kendala administrasi yang masih dihadapi sebagian nelayan dalam memperoleh surat rekomendasi pembelian solar bersubsidi.
Nelayan yang menggunakan kapal berukuran di bawah 30 gross tonnage (GT) dan belum memiliki surat rekomendasi diminta segera mendatangi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pengurusan dokumen sehingga nelayan yang memenuhi persyaratan dapat mengakses solar bersubsidi sesuai ketentuan.
Pengerukan Sungai Kaliyasa Jadi Perhatian
Tidak hanya mengenai bahan bakar, persoalan pendangkalan alur Sungai Kaliyasa juga menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut. Kondisi sedimentasi yang terjadi di alur sungai dikeluhkan karena dapat menyulitkan kapal nelayan saat keluar masuk jalur pelayaran menuju laut.
Menanggapi persoalan itu, Wapres menyampaikan perlunya koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menindaklanjuti penanganan pendangkalan melalui pengerukan alur sungai.
Selain pengerukan, pemerintah juga akan mengoordinasikan upaya pembangunan tanggul atau pemecah ombak. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko sedimentasi berulang sekaligus membantu meminimalkan potensi longsor di kawasan terkait.
Penanganan persoalan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran aktivitas nelayan, meningkatkan keselamatan pelayaran, serta menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir Cilacap.
Dorong Penyelesaian Kendala Nelayan
Kunjungan Wapres ke kawasan perikanan Cilacap menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat nelayan. Aspirasi yang disampaikan diharapkan tidak berhenti pada tahap dialog, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas kementerian dan instansi terkait.
Ketersediaan solar bersubsidi, kemudahan pengurusan administrasi, serta penanganan pendangkalan alur sungai merupakan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian serius agar kegiatan melaut dapat berlangsung lebih lancar.
Melalui koordinasi dan tindak lanjut yang tepat, pemerintah diharapkan mampu memberikan solusi terhadap berbagai kendala tersebut sekaligus memperkuat dukungan bagi kesejahteraan nelayan dan perekonomian masyarakat pesisir.
Sumber: BPMI Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres)
#KemensetnegRI #RilisWakilPresiden #NelayanCilacap #SolarSubsidi #SungaiKaliyasa
