Radar nusantara 7.com// pulau morotai — Kontestasi politik telah berakhir. Pemilu yang menjadi pesta demokrasi rakyat kini telah melahirkan pemimpin baru sekaligus harapan baru bagi masyarakat. Namun, setelah seluruh tahapan demokrasi selesai, perhatian publik perlahan mulai bergeser pada satu hal penting yakni realisasi janji politik dan arah kebijakan pemerintah daerah ke depan.
Di tengah semangat menjaga persatuan pasca pemilu, sejumlah elemen masyarakat mulai mengingatkan bahwa demokrasi tidak berhenti pada proses pencoblosan semata. Pemerintah yang telah diberikan mandat oleh rakyat dinilai perlu memastikan bahwa visi, misi, dan program prioritas yang disampaikan saat kampanye benar-benar diwujudkan secara bertahap dan terukur.
Tokoh muda Morotai, , menilai bahwa perbedaan pilihan politik saat pemilu merupakan hal yang lumrah dalam demokrasi. Namun setelah pemilu usai, seluruh masyarakat diharapkan kembali bersatu untuk mengawal pembangunan daerah demi terwujudnya kesejahteraan bersama.
“Pemilu harus menjadi sarana memperkuat persatuan, bukan memperlebar perbedaan. Setelah semua selesai, masyarakat tentu berharap pemerintah fokus merealisasikan program yang telah dijanjikan kepada rakyat,” ujarnya.
Menurut Jais, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk mengingatkan pemerintah terhadap program-program prioritas yang pernah disampaikan kepada publik saat masa kampanye.
Ia menegaskan bahwa kritik maupun pengawasan publik seharusnya dipandang sebagai bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi, bukan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah.
Sorotan tersebut, lanjutnya, muncul setelah masyarakat melihat adanya alokasi anggaran daerah yang dinilai lebih banyak terserap untuk belanja rutinitas tertentu dibanding penguatan program bantuan sosial masyarakat.
Berdasarkan informasi yang berkembang di tengah publik, anggaran belanja SATGAS Pemerintah Kabupaten Morotai Tahun 2026 disebut mencapai sekitar Rp891 juta lebih. Sementara itu, bantuan sosial bagi lanjut usia (lansia) disebut masih berada pada kisaran rata-rata Rp300 ribu per bulan bagi penerima manfaat.
Padahal sebelumnya, dalam penyampaian visi dan program politik saat kampanye, pasangan kepala daerah disebut pernah menyampaikan komitmen peningkatan kesejahteraan lansia.
Data yang beredar menyebutkan jumlah lansia di Morotai mencapai sekitar 3.484 orang yang tersebar di 88 desa. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.447 orang dikabarkan telah menerima program bantuan, sedangkan sisanya disebut belum seluruhnya terakomodasi.
“Harapan masyarakat tentu program-program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan warga bisa menjadi perhatian utama pemerintah daerah,” kata Jais.
Meski demikian, ia juga mengingatkan agar seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menunggu penjelasan resmi dari pemerintah daerah terkait mekanisme penganggaran dan skala prioritas pembangunan yang sedang dijalankan.
Menurutnya, pemerintah daerah tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan kebijakan anggaran, termasuk pembentukan SATGAS yang kemungkinan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Namun demikian, ia berharap pemerintah dapat lebih terbuka menyampaikan dasar pertimbangan kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi maupun persepsi negatif di tengah masyarakat.
Selain menyoroti kebijakan anggaran, perhatian publik juga diarahkan pada fungsi pengawasan legislatif daerah. DPRD sebagai representasi rakyat diharapkan mampu menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan APBD secara optimal dan transparan.
“Pengawasan yang baik akan melahirkan pemerintahan yang sehat. Karena itu, masyarakat tentu berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” tutupnya.
Di tengah berbagai dinamika tersebut, masyarakat Morotai berharap semangat demokrasi pasca pemilu tetap terjaga. Persatuan, keterbukaan, serta komitmen menjalankan janji politik dinilai menjadi fondasi penting untuk mewujudkan visi pembangunan daerah yang unggul, adil, dan sejahtera.
Sumber:Fata
