RADAR NUSANTARA 7.COM| Morotai, 18 Juni 2026 – Polemik tidak cairnya Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) bagi sejumlah sekolah di Kabupaten Pulau Morotai terus menjadi perhatian berbagai pihak. Menanggapi persoalan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Naswin Rowo, mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Pulau Morotai agar segera melaksanakan pelatihan operator sekolah guna mencegah terulangnya permasalahan serupa pada tahun mendatang.
Menurut Naswin, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul serta menjadi kunci kemajuan daerah. Sebagai wilayah kepulauan yang memiliki posisi strategis di kawasan perbatasan utara Indonesia, Morotai membutuhkan generasi yang cerdas, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
“Pendidikan tidak hanya membuka wawasan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, tetapi juga membentuk karakter serta moral generasi penerus. Karena itu, setiap persoalan yang menghambat pelayanan pendidikan harus segera diselesaikan,” ujar Naswin saat dikonfirmasi awak media, Kamis (18/6/2026).
Ia menyoroti persoalan 11 sekolah tingkat SD dan SMP serta sejumlah lembaga PAUD di Pulau Morotai yang tidak memperoleh Dana BOSP Tahun 2026. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan di daerah.
Naswin menegaskan bahwa pelatihan operator sekolah perlu segera dilaksanakan pada bulan Juni ini. Langkah tersebut dinilai sangat penting mengingat tahun ajaran baru 2026/2027 akan segera dimulai dan Kementerian Pendidikan akan merilis versi terbaru aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Aplikasi Dapodik menjadi instrumen utama dalam pendataan sekolah, sarana dan prasarana, peserta didik, pendidik, serta tenaga kependidikan. Data yang diinput dan disinkronkan melalui aplikasi tersebut menjadi dasar penentuan penerima Dana BOSP pada tahun berikutnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Naswin mengungkapkan bahwa batas akhir penarikan data untuk penetapan penerima Dana BOSP Tahun 2027 ditetapkan pada 31 Agustus 2026. Oleh karena itu, seluruh sekolah diwajibkan melakukan sinkronisasi data pada periode Juli hingga Agustus 2026.
“Jika ingin mendapatkan Dana BOSP Tahun 2027, sekolah harus memastikan seluruh data telah disinkronkan tepat waktu. Kegagalan melakukan sinkronisasi pada Juli dan Agustus 2025 lalu menjadi salah satu penyebab 11 sekolah SD dan SMP serta 15 lembaga PAUD tidak memperoleh Dana BOSP Tahun 2026,” tegasnya.
Selain faktor keterlambatan sinkronisasi, Naswin juga menilai minimnya tenaga operator sekolah menjadi persoalan mendasar yang harus segera mendapat perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, banyak sekolah di desa belum memiliki operator tetap sehingga harus meminta bantuan operator dari sekolah lain, yang berdampak pada lemahnya pengawasan dan keterlambatan penginputan data.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Naswin mendorong para lulusan jurusan Teknik Informatika dari Universitas Pasifik Morotai yang belum memiliki pekerjaan tetap agar dapat berkontribusi membantu sekolah-sekolah di desa masing-masing sebagai tenaga operator.
“Kita memiliki banyak putra-putri daerah yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi. Mereka bisa diberdayakan untuk membantu sekolah dalam pengelolaan Dapodik sekaligus menjadi bagian dari upaya memajukan pendidikan di Morotai,” katanya.
Tak hanya operator sekolah, Naswin juga mengingatkan para kepala sekolah agar lebih aktif dan peduli terhadap proses pendataan. Menurutnya, sinkronisasi antara pihak sekolah dan operator harus di perkuat jika tidak dapat mempengaruhi keterlambatan pihak sekolah dalam menyerahkan data kepada operator untuk diinput sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.
Sebagai Ketua DPC PKB Pulau Morotai periode 2026–2031, Naswin berharap persoalan yang terjadi saat ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan dan seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Pulau Morotai.
“Jangan sampai masalah yang sama kembali terulang. Pelatihan operator harus segera dilakukan dan seluruh sekolah harus lebih disiplin dalam pengelolaan data pendidikan. Ini menyangkut masa depan pendidikan anak-anak Morotai,” pungkasnya.
Naswin berharap pemberitaan terkait persoalan Dana BOSP ini dapat menjadi pengingat sekaligus bahan evaluasi bagi seluruh pihak, khususnya Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan operator sekolah, agar pengelolaan data Dapodik ke depan lebih tertib, akurat, dan tepat waktu demi menjamin keberlangsungan layanan pendidikan di Kabupaten Pulau Morotai.
Reporter:Sutan Fatih
