Radar nusantara 7.com//Pulau Morotai – Ketua Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Pulau Morotai, Habib Inga, mendesak Bupati Pulau Morotai untuk segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) yang dinilai tidak mampu membangun komunikasi yang baik dengan organisasi kemahasiswaan.
Menurut Habib, Bagian Kesra saat ini mengalami krisis kepemimpinan karena kurang responsif terhadap upaya komunikasi yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa terkait berbagai persoalan publik, termasuk dugaan korupsi anggaran ibadah umrah dan wisata religi Yerusalem yang tengah menjadi perhatian masyarakat.
“Kami sudah berupaya membangun komunikasi dengan pihak Kesra sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mengawal proses hukum yang sedang berjalan. Namun sangat disayangkan, komunikasi tersebut tidak mendapat respons yang baik,” ujar Habib.
Ia menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan LMND bertujuan untuk membantu mendorong transparansi serta mendukung aparat penegak hukum dalam mendalami dugaan penyimpangan anggaran yang melibatkan mantan pejabat Kesra dan bendahara terkait.
Habib menilai sikap yang ditunjukkan oleh Kabag Kesra saat ini mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya komunikasi politik dan koordinasi dengan elemen masyarakat, khususnya organisasi kemahasiswaan yang memiliki perhatian terhadap isu-isu pembangunan daerah.
“Kami kecewa karena hal-hal penting yang menyangkut kepentingan publik justru diabaikan. Padahal organisasi mahasiswa memiliki komitmen untuk ikut mengawal supremasi hukum dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Pulau Morotai,” tegasnya.
Atas dasar itu, EK-LMND Pulau Morotai meminta Bupati Pulau Morotai untuk segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi bahkan mencopot Kabag Kesra apabila dinilai tidak mampu menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi secara efektif.
“Kami meminta Bupati segera mengambil sikap. Jika tuntutan ini tidak mendapat perhatian, maka LMND akan mempertimbangkan untuk menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat,” tutup Habib Inga.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kabag Kesra maupun Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan tersebut.
Reporter:fata
