SURABAYA, Radar Nusantara 7.com — Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bakal memanggil seluruh pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kabupaten/kota se-Jawa Timur. Langkah tersebut dilakukan menyusul kasus dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan santri dan pelajar di Kabupaten Sidoarjo.
Pemanggilan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait pengelolaan dapur, kebersihan makanan, proses pengolahan hingga pendistribusian kepada para penerima manfaat.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim) Adhy Karyono mengatakan, kasus keracunan di Sidoarjo menjadi perhatian serius pemerintah. Terlebih, kejadian serupa disebut telah terjadi beberapa kali dalam pelaksanaan program MBG.
“Kita tentu berharap ada ketegasan, kemudian tidak akan terjadi lagi kasus semacam ini. Dan akan kita perketat lagi bagaimana pengelolaan dapur MBG dengan baik,” ujar Adhy Karyono saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Rabu (2/9/2026).
Pemprov Jatim melalui Satgas MBG juga telah melakukan koordinasi dan pendalaman untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut. Hasil penyelidikan nantinya akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap pihak yang terbukti lalai.
Adhy menegaskan, seluruh pengelola dapur SPPG akan dipanggil untuk memastikan kembali penerapan standar operasional prosedur (SOP). Pemeriksaan mencakup proses memasak, kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, hingga mekanisme distribusi.
“Pertama, kami panggil seluruh pengelola dapur untuk memastikan kembali apakah aturan dan SOP mulai dari cara memasak, kebersihan dapur, hingga distribusi sudah ditaati atau belum,” tegasnya.
Pemprov Jatim juga mendorong agar pemeriksaan terhadap dapur MBG tidak hanya dilakukan setelah terjadi persoalan. Pengawasan secara berkala dinilai penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Kasus dugaan keracunan massal di Sidoarjo sebelumnya terjadi setelah para santri mengonsumsi makanan program MBG. Jumlah korban yang dilaporkan dalam sejumlah sumber mencapai lebih dari 500 orang. Pemerintah kini masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut.
Pemprov Jatim berharap evaluasi terhadap seluruh pengelola SPPG dapat memperkuat sistem pengawasan dan memastikan makanan yang diberikan melalui program MBG memenuhi standar keamanan, kebersihan, serta kualitas gizi.
Dengan adanya evaluasi tersebut, pelaksanaan program MBG di Jawa Timur diharapkan dapat berjalan lebih aman dan memberikan manfaat optimal bagi para penerima, khususnya anak-anak sekolah dan santri.
(RN7)
