Radar nusantara7.com//Morotai, 9 Juli 2026 – Di tengah pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XII Maluku Utara di Kabupaten Pulau Morotai, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pasifik (Unipas) Morotai kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pulau Morotai, Kamis (9/7/2026).
Aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari ultimatum yang sebelumnya disampaikan mahasiswa pada demonstrasi 17 Juni 2026. Mahasiswa menilai hingga aksi kedua digelar, sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan pelayanan publik belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Dalam dialog bersama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, salah satu massa aksi, Sukirman Kaeno, melontarkan kritik terhadap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Menurutnya, kedua pimpinan instansi tersebut dinilai tidak konsisten antara pernyataan yang pernah disampaikan kepada mahasiswa dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
Direktur PDAM dan Kepala Dinas DKP ini telah membohongi Pak Wakil. Sebab pada aksi-aksi sebelumnya kami telah membawa aspirasi masyarakat yang menjadi tanggung jawab kedua instansi tersebut. Namun fakta di lapangan berbanding terbalik dengan apa yang mereka sampaikan kepada kami maupun kepada pemerintah daerah,” ujar Sukirman di hadapan Wakil Bupati Pulau Morotai.
Ia menjelaskan, pada aksi sebelumnya Kepala Dinas DKP berkomitmen akan menindaklanjuti persoalan distribusi BBM subsidi bagi nelayan, khususnya di Kecamatan Morotai Timur.
Dengan polemik BBM subsidi khusus nelayan hari ini, Kadis DKP sebelumnya telah menyampaikan akan menindaklanjuti persoalan tersebut. Beliau mengatakan akan turun melakukan sosialisasi di Kecamatan Morotai Timur, tepatnya di Desa Sangowo. Bahkan beliau juga menyampaikan bahwa tuntutan teman-teman mahasiswa akan diupayakan untuk direalisasikan. Namun hingga hari ini kami belum melihat hasil nyata dari komitmen tersebut,” kata Sukirman.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menyoroti janji Direktur PDAM terkait perbaikan pelayanan air bersih di Desa Juanga dan Pandanga. Menurut Sukirman, hingga aksi kembali digelar, masyarakat masih mengeluhkan persoalan yang sama
Direktur PDAM pada pertemuan sebelumnya juga menyampaikan akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa mengenai kelancaran pasokan air bersih di Desa Juanga dan Pandanga. Namun sampai hari ini belum ada realisasi nyata yang dilakukan oleh instansi tersebut. Karena itu kami mempertanyakan keseriusan mereka dalam menjalankan komitmen yang telah disampaikan di hadapan publik,” tegasnya.
Atas dasar itu, Sukirman meminta Wakil Bupati Pulau Morotai untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kedua instansi tersebut apabila dinilai tidak mampu merealisasikan program maupun menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Demi keberlangsungan pembangunan daerah, kami meminta di hadapan Pak Wakil Bupati agar Dinas Kelautan dan Perikanan serta PDAM dievaluasi. Kami berharap pejabat yang diberikan amanah benar-benar bekerja untuk masyarakat, bukan hanya menyampaikan janji tanpa realisasi,” ujarnya.
Mahasiswa menegaskan bahwa evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah merupakan bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor perikanan dan penyediaan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pulau Morotai maupun Direktur PDAM Kabupaten Pulau Morotai belum memberikan tanggapan atau klarifikasi atas pernyataan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut.
(Reporter: fhattahillamahasari
