Radar nusantara 7.com//Morotai – Kerusakan jembatan tambatan perahu di kawasan Taman Kota Daruba, Kabupaten Pulau Morotai, kembali menjadi sorotan. Fasilitas yang menjadi akses utama warga Pulau Koloray dan Galo-Galo itu dilaporkan telah memakan korban, sehingga DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai segera mengambil langkah perbaikan.
Sebelumnya, seorang wanita parubaya yang berasal dari Pulau Koloray, mengaku sudah dua kali terjatuh saat menggunakan jembatan tersebut. Insiden terakhir terjadi ketika ia hendak turun ke perahu untuk kembali ke Pulau Koloray, Kecamatan Morotai Selatan Barat.
Akibat terjatuh, Wati mengalami luka pada kedua lutut dan bagian wajah setelah terbentur pada bagian jembatan yang telah rusak.
“Saya sudah dua kali jatuh. Yang terakhir kedua lutut dan wajah saya luka. Saya jatuh saat turun ke perahu untuk pulang ke Koloray,” kata Wati saat ditemui di lokasi.
Ia menjelaskan, kondisi jembatan semakin membahayakan karena sejumlah papan lantai sudah rapuh, sebagian tangga tidak lagi dapat digunakan, dan akses turun ke perahu menjadi sulit terutama saat air laut surut.
Menurutnya, tambatan perahu tersebut merupakan jalur penting bagi warga Koloray dan Galo-Galo yang beraktivitas di Daruba.
“Kami minta pemerintah segera perbaiki. Jangan sampai ada korban lagi baru diperhatikan,” ujarnya.
Menanggapi Kerusakan fasilitas tambatan perahu dan kejadian yang dialam warga Ketua Fraksi Kebangkitan Nurani Nasional (KNN) DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Moh Akbar Mangoda. Angkat bicara Ia meminta pemerintah daerah segera melakukan penanganan sebelum kerusakan semakin parah dan membahayakan pengguna.
Akbar menilai jembatan tersebut bukan sekadar bangunan fisik, melainkan infrastruktur vital yang menghubungkan masyarakat kepulauan dengan pusat aktivitas di Kota Daruba.
“Jembatan ini memiliki fungsi strategis dalam mendukung konektivitas antarpulau, aktivitas nelayan, mobilitas masyarakat, serta transaksi ekonomi rakyat. Karena itu, kerusakannya harus segera ditangani,” tegas Akbar.
Ia meminta organisasi perangkat daerah terkait segera melakukan pemeriksaan teknis untuk mengetahui tingkat kerusakan sebagai dasar menentukan apakah jembatan cukup direhabilitasi atau memerlukan pembangunan kembali.
Menurutnya, hasil kajian teknis itu juga perlu menjadi dasar dalam penyusunan kebutuhan anggaran pada Perubahan APBD Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2026 apabila memenuhi ketentuan dan dinilai mendesak.
Akbar mengingatkan bahwa membiarkan infrastruktur publik tetap rusak dapat berdampak langsung terhadap keselamatan warga sekaligus menghambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat kepulauan.
“Pemerintah harus melihat persoalan ini sebagai bagian dari pelayanan publik. Ketika akses penghubung rusak, yang terdampak bukan hanya bangunannya, tetapi juga aktivitas masyarakat yang menggunakannya setiap hari,” katanya.
Ia juga menilai keberadaan jembatan di kawasan Taman Kota Daruba berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi pesisir sekaligus menjadi bagian dari wajah kawasan perkotaan dan destinasi publik di pusat Kota Daruba.
Karena itu, ia berharap pemerintah menjadikan perbaikan jembatan sebagai salah satu prioritas penanganan agar keselamatan masyarakat, konektivitas antarpulau, dan aktivitas ekonomi warga tidak terus terganggu.
“Jangan sampai kita berbicara tentang pembangunan dan pariwisata, tetapi infrastruktur dasar yang menjadi akses masyarakat justru dibiarkan rusak. Pemerintah harus hadir melalui kebijakan dan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” pungkasnya. (Fhm)
