Radar Nusantara7.com – Bojonegoro – Memasuki masa tanam padi kedua tahun ini, sejumlah petani di Desa Sidorejo, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro mengeluhkan ketersediaan pupuk bersubsidi yang dinilai mengalami kekosongan di tingkat kelompok tani. Kondisi tersebut memicu keresahan para petani karena pupuk merupakan kebutuhan utama untuk menunjang produktivitas tanaman padi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan,kekosongan pupuk jenis Urea dan Phonska terjadi di kios kelompok tani Sumber Rejeki yang selama ini menjadi salah satu tempat penyaluran pupuk bagi para petani di desa tersebut. Situasi ini muncul di tengah dimulainya musim tanam kedua, di mana kebutuhan pupuk biasanya meningkat.
Sejumlah petani mengaku kesulitan mendapatkan pupuk yang dibutuhkan untuk lahan pertanian mereka. Padahal, menurut informasi yang berkembang di masyarakat, kuota pupuk bersubsidi untuk wilayah tersebut sebenarnya masih tersedia.
“Sekarang sudah mulai masa tanam kedua, tapi pupuk di kios kelompok tani kosong. Kami khawatir kalau terlambat pemupukan nanti bisa berdampak pada hasil panen,” ujar salah seorang petani yang enggan disebutkan namanya.
Di sisi lain, persoalan ini juga memunculkan sorotan dari masyarakat terkait pengelolaan dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang sebelumnya diketahui berada di bawah pengelolaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Dana tersebut, yang diperkirakan mencapai kisaran Rp100 juta, selama ini disebut-sebut sering digunakan sebagai dana talangan untuk membantu kebutuhan operasional kelompok tani, termasuk dalam pengadaan pupuk.
Namun, belakangan muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kejelasan pengelolaan dana tersebut. Beberapa warga menilai tidak adanya transparansi yang jelas dari pengurus Gapoktan mengenai kondisi dan pemanfaatan dana PUAP saat ini.
“Dulu dana PUAP itu sering dipakai untuk membantu kebutuhan kelompok tani,
termasuk saat pupuk harus ditebus. Sekarang muncul pertanyaan dari masyarakat karena belum ada penjelasan yang jelas dari pengurus,” ungkap salah satu warga setempat.
Situasi tersebut dinilai ikut memperburuk kondisi para petani yang tengah membutuhkan pupuk dalam waktu dekat. Tanpa adanya dana talangan atau mekanisme lain, petani merasa kesulitan untuk memastikan ketersediaan pupuk saat masa tanam berlangsung.
Sejumlah masyarakat pun berharap Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro dapat turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang terjadi di Desa Sidorejo. Mereka berharap ada klarifikasi dan penjelasan yang terbuka dari pihak terkait, terutama mengenai distribusi pupuk bersubsidi serta pengelolaan dana PUAP di tingkat Gapoktan.
“Kami berharap dinas terkait bisa turun langsung untuk mengecek kondisi di lapangan. Supaya semuanya jelas, baik soal pupuk maupun pengelolaan dana yang selama ini menjadi perhatian masyarakat,” ujar warga lainnya.
Hingga berita ini disusun, pihak pengurus Gapoktan maupun instansi terkait masih diharapkan dapat memberikan penjelasan resmi agar persoalan tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Transparansi pengelolaan program pertanian serta kelancaran distribusi pupuk dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas produksi pertanian di daerah. Terlebih bagi para petani yang sangat bergantung pada ketersediaan pupuk bersubsidi saat musim tanam berlangsung.
Sumber: Redaksi E
Editor: Redaksi
