Morotai – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Morotai, Umar Ali, respons sejumlah tuntutan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Morotai dalam aksi unjuk rasa bertema “Rakyat Menderita, Pemda Berpesta”, Kamis (15/10/2026).
Pasalnya dalam aksi tersebut, HMI menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari pembangunan tambatan perahu, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), hingga transparansi anggaran dan manfaat penyelenggaraan karisma Even Nusantara atau Morotai Festival (Morofest).
Menanggapi tuntutan tersebut, sekertaris Daera Umar Ali menjelaskan bahwa tambatan perahu lama di kawasan Taman Kota dinilai tak memadai, bukan tanpa alasan, ia menuturkan bahwa tambatan tersebut saat periode purnama air laut sangat pasang. Oleh karena itu, pemerintah daerah berencana menata kembali kawasan tersebut.
Umar Ali juga menambahkan bahwa Pemda akan melakukan pengalihan jembatan di water fron city 2 di sisi kanan kawasan Taman Kota dengan tujuan guna mendukung aktivitas masyarakat yang ada di pulau Koloray,Galo2 Ngele2
“Kawasan tambatan perahu yang lama bukan tidak mau di perbaiki, tetapi kawasan itu suda harus di kosongkan dari aktifitas masyarakat pulau2 tambahnya
Disisi lain mengenai revisi RTRW, Umar mengatakan proses penyelesaiannya masih menghadapi persoalan batas lahan dengan TNI Angkatan Udara (TNI AU), termasuk klaim atas lahan masyarakat dan fasilitas umum pemerintah.
Meski demikian umar berharap revisi RTRW dapat dituntaskan pada 2026, meskipun persoalan batas lahan tersebut masih memerlukan penyelesaian bersama pihak terkait.
“Untuk revisi RTRW, kami berharap harus tuntas di 2026. Tinggal satu persoalan yang belum kami selesaikan adalah persoalan batas-batas dengan TNI AU,” ungkapnya.
Sementara itu terkait Karisma Even Nusantara, Umar menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi pariwisata kabupaten pulau Morotai. Menurutnya, promosi ini diperlukan untuk mendorong pengembangan pariwisata Morotai sekaligus membuka peluang dukungan pemerintah pusat bagi pembangunan infrastruktur.
“Kenapa Karisma Even Nusantara harus dilaksanakan?, Alasannya ini sdh menjadi agenda tahunan Pemerintah Pusat dan promosi Pariwisata Morotai sebagai DPP(Daerah Perioritas Pariwisa) yg nantinya memberikan stimulan infrastruktur pariwisata,” Tegasnya
Diakhir penjelasannya sekda sedikit memaparkan rencana PKS ( Pengembangan Kawasan Strategis)/Moro Point secara bertahap mulai 2027, dengan arah pengembangan dari kawasan Pandangan hingga Pelabuhan Sail.
Namun rincian sumber pendanaan dan tahapan realisasi program tersebut masih perlu dijelaskan lebih lanjut.(fhm)
