Radar Nusantara7.Com – Bojonegoro, Jawa Timur — Proyek pembangunan infrastruktur jembatan di Desa Semenpinggir, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, menjadi sorotan publik setelah diduga mengalami keterlambatan progres. Hingga April 2026, proyek yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Khusus Daerah (BKKD) Tahun Anggaran 2025 tersebut dilaporkan belum menunjukkan aktivitas pekerjaan yang signifikan di lokasi.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lapangan, kegiatan tersebut merupakan Pembangunan Jembatan Desa Semenpinggir dengan nilai anggaran sebesar Rp3.179.172.000. Proyek ini didanai melalui BKKD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Semenpinggir.
Namun, kondisi di lapangan memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Sejumlah warga menyebut bahwa sejak beberapa waktu terakhir, tidak terlihat adanya aktivitas pekerja sebagaimana lazimnya proyek infrastruktur dengan nilai miliaran rupiah.
Sorotan juga datang dari Yulinda Tan, Ketua DPD SKPPH (Studi Kebijakan Publik Penegak Hukum Indonesia) Jawa Timur. Ia menilai perlu adanya transparansi dan pengawasan yang lebih serius terhadap proyek-proyek pembangunan daerah, terutama yang menggunakan anggaran besar.
“Proyek dengan nilai lebih dari Rp3 miliar ini seharusnya menjadi perhatian bersama. Ketika di lapangan tidak terlihat aktivitas, publik tentu berhak bertanya mengenai progres dan kendala yang dihadapi,” ujarnya.
Di sisi lain, beberapa waktu lalu para wakil rakyat di Kabupaten Bojonegoro diketahui melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah proyek infrastruktur. Namun, muncul pertanyaan di tengah masyarakat terkait konsistensi dan pemerataan pengawasan tersebut.
Sebagian warga menilai sidak yang dilakukan terkesan belum menyentuh seluruh proyek secara menyeluruh. Hal ini memunculkan persepsi bahwa pengawasan belum berjalan optimal atau masih bersifat parsial.
Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa keterlambatan proyek tidak selalu disebabkan oleh kelalaian. Faktor teknis seperti cuaca, kendala administrasi, hingga proses pencairan anggaran dapat memengaruhi jalannya pekerjaan. Oleh karena itu, klarifikasi dari pihak pelaksana maupun pemerintah daerah menjadi hal yang krusial untuk memberikan gambaran utuh kepada publik.
Pihak pelaksana kegiatan, dalam hal ini TPK Desa Semenpinggir, diharapkan dapat memberikan penjelasan resmi terkait kondisi proyek, termasuk progres, kendala yang dihadapi, serta target penyelesaian. Transparansi ini dinilai penting guna menjaga kepercayaan masyarakat.
Sementara itu, pemerintah daerah dan instansi terkait juga didorong untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh proyek infrastruktur, tanpa terkecuali. Hal ini guna memastikan bahwa penggunaan anggaran publik berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan perencanaan.
Dengan besarnya nilai anggaran yang digunakan, masyarakat berharap proyek jembatan tersebut dapat segera dilanjutkan dan diselesaikan sesuai standar kualitas yang ditetapkan, mengingat infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
(Sumber: Yulinda,
