Radar Nusantara7.Com//Bojonegoro – Pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur desa yang bersumber dari anggaran Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2025 di Kabupaten Bojonegoro menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Sejumlah warga menyampaikan keprihatinan mereka terkait progres pekerjaan yang dinilai belum optimal hingga saat ini.
Berdasarkan pantauan di lapangan serta informasi yang berkembang di masyarakat, beberapa proyek disebutkan belum rampung meskipun telah memasuki waktu pelaksanaan yang cukup lama. Selain itu, kualitas pekerjaan di sejumlah titik juga menjadi perhatian, karena dinilai belum sesuai dengan harapan masyarakat.
Sejumlah warga yang ditemui menyampaikan bahwa kondisi tersebut menimbulkan keresahan. Mereka berharap pelaksanaan proyek infrastruktur dapat berjalan sesuai perencanaan, baik dari sisi waktu maupun kualitas hasil pekerjaan.
“Harapannya pembangunan desa bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kalau pengerjaannya kurang maksimal, tentu kami sebagai warga merasa kecewa,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, muncul pula sorotan terkait adanya dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan beberapa proyek. Warga menilai bahwa temuan-temuan di lapangan perlu ditindaklanjuti secara serius oleh pihak terkait agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Terkait hal tersebut, sebagian masyarakat juga menyoroti mekanisme penanganan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Menurut mereka, penegakan aturan harus dilakukan secara adil dan transparan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Jika memang ada pelanggaran, penanganannya harus jelas dan tegas sesuai aturan hukum. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ungkap warga lainnya.
Di sisi lain, masyarakat juga memahami bahwa setiap proses pembangunan memiliki tantangan tersendiri di lapangan. Oleh karena itu, mereka berharap adanya evaluasi menyeluruh dari instansi terkait guna memastikan program pembangunan berjalan lebih baik ke depan.
Masyarakat berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat meningkatkan pengawasan serta melakukan pembinaan terhadap pelaksana kegiatan di tingkat desa. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dinilai menjadi kunci utama agar pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai sejumlah sorotan yang disampaikan masyarakat tersebut. Namun demikian, berbagai masukan yang berkembang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bersama demi perbaikan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.
Sumber:tim
