Radar nusantara7.com -// Bojonegoro – Realisasi sejumlah proyek yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun anggaran 2025 di kini menjadi sorotan tajam publik. Hingga memasuki pertengahan tahun 2026, sejumlah pekerjaan infrastruktur dilaporkan belum rampung, bahkan ditemukan indikasi proyek yang terbengkalai di beberapa titik.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sebagai representasi wakil rakyat. Sejumlah inspeksi mendadak (sidak) yang telah dilakukan sebelumnya dinilai belum mampu menjawab persoalan mendasar di lapangan.
Dalam beberapa sidak, anggota dewan terlihat melakukan pengecekan langsung terhadap proyek, mulai dari uji kelayakan konstruksi hingga pemeriksaan material beton. Namun, langkah tersebut oleh sebagian kalangan dinilai lebih bersifat simbolik ketimbang substantif.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar sidak sesaat, tetapi pengawasan berkelanjutan dan transparan sejak awal proyek berjalan,” ungkap salah satu warga.
Fakta di lapangan menunjukkan sejumlah pembangunan jalan rigid beton belum terselesaikan sepenuhnya, sementara beberapa infrastruktur jembatan masih belum dapat difungsikan secara optimal. Kondisi ini dinilai berpotensi merugikan masyarakat, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas warga desa.
Di tengah kondisi tersebut, muncul opini publik yang mempertanyakan apakah sidak yang dilakukan selama ini benar-benar berorientasi pada perbaikan, atau sekadar menjadi respons atas dinamika politik dan tekanan sosial. Meski demikian, tudingan tersebut masih perlu dikaji secara objektif dan berimbang.
Pengamat kebijakan publik menilai, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran. Pengawasan tidak cukup dilakukan saat masalah mencuat, melainkan harus melekat sejak tahap perencanaan,
penganggaran, hingga pelaksanaan proyek.
Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan segera memberikan penjelasan terbuka terkait keterlambatan proyek. Faktor teknis seperti cuaca, kendala distribusi material, maupun aspek administratif sering menjadi penyebab, namun publik menuntut kejelasan disertai solusi konkret.
Sorotan ini menjadi pengingat bahwa akuntabilitas pengelolaan anggaran publik merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Masyarakat berharap adanya evaluasi menyeluruh agar proyek-proyek yang dibiayai dari dana miliaran rupiah benar-benar memberikan manfaat nyata.
Hingga berita ini disusun, redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait guna memperoleh keterangan resmi dan data perkembangan proyek secara detail.
Sumber: Yulinda
