JAKARTA — Radar Nusantara 7.com – Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPD AWPI) DKI Jakarta melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Kamis (10/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi DKJ, Jalan MT Haryono, Jakarta, tersebut menjadi momentum bagi DPD AWPI DKI Jakarta untuk memperkenalkan jajaran kepengurusan sekaligus memperkuat komunikasi dan sinergi dengan lembaga negara.
Jajaran pengurus DPD AWPI DKI Jakarta diterima Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi DKJ, Nur Pramono, yang akrab disapa Ipung. Turut hadir Kepala Subbagian Humas Yochie Tria Putra, Kepala Subbagian Hukum Susi Handayani, serta jajaran staf Humas BPK.
Ketua DPD AWPI DKI Jakarta, Yamarlin Hulu, S.E., atau Marlin, menyampaikan apresiasi atas penerimaan dan kesempatan yang diberikan BPK untuk berdiskusi.
Menurut Marlin, audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya AWPI memperkenalkan organisasi sekaligus membangun komunikasi dengan berbagai lembaga negara.
Dalam pertemuan itu, Marlin memperkenalkan jajaran pengurus DPD AWPI DKI Jakarta sekaligus menyampaikan sejumlah program organisasi, termasuk rencana pelaksanaan Kongres Nasional AWPI ke-2 yang akan dirangkai dengan kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Jakarta.
“AWPI berkomitmen agar para jurnalis yang bernaung di bawah organisasi menjalankan tugas secara profesional, mematuhi Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, serta mengedepankan pemberitaan yang faktual dan berimbang,” ujar Marlin.
Ia menegaskan, pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial. Karena itu, pemberitaan yang berkaitan dengan kepentingan publik harus mengedepankan data, fakta, konfirmasi, dan keberimbangan.
Pers Berperan dalam Edukasi Publik
Selain membahas profesionalisme wartawan, DPD AWPI DKI Jakarta menyampaikan kesiapan untuk bersinergi dengan BPK Perwakilan Provinsi DKJ dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi BPK.
“AWPI DKI Jakarta siap bersinergi dengan BPK Perwakilan Provinsi DKJ dalam menyampaikan dan mempublikasikan informasi serta program BPK kepada masyarakat,” kata Marlin.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara maupun daerah.
Audiensi juga membahas pentingnya keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Marlin mengatakan, besarnya anggaran daerah membutuhkan pengawasan bersama, termasuk melalui fungsi kontrol sosial yang dijalankan oleh pers.
“APBD DKI Jakarta harus kita kawal bersama agar penggunaannya tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Pengawalan tersebut dilakukan melalui pemberitaan yang faktual, berimbang, serta tetap berpedoman pada aturan dan kode etik jurnalistik,” tegasnya.
Ia menambahkan, AWPI DKI Jakarta tidak hanya ingin menjalankan fungsi pemberitaan, tetapi juga mendorong pers menjadi bagian dari edukasi publik agar masyarakat semakin memahami bagaimana anggaran daerah dikelola dan dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, BPK Perwakilan Provinsi DKJ menyambut baik audiensi yang dilakukan DPD AWPI DKI Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, BPK menyampaikan kesiapan membangun komunikasi dan sinergi sesuai tugas serta kewenangan masing-masing, termasuk dalam menyikapi informasi, laporan, maupun pengaduan masyarakat.
BPK juga membuka ruang komunikasi untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan, termasuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), sesuai ketentuan yang berlaku.
Ruang komunikasi tersebut dinilai penting agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap sesuai fakta, tidak menimbulkan kesalahpahaman, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui komunikasi yang terbuka antara BPK, media, dan masyarakat, diharapkan pemahaman publik terhadap hasil pemeriksaan serta pengelolaan keuangan negara dan daerah semakin baik.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi langkah awal untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara DPD AWPI DKI Jakarta dan BPK Perwakilan Provinsi DKJ dalam mendukung keterbukaan informasi, edukasi publik, serta kepentingan masyarakat.(*)
(Redaksi Radar Nusantara 7.com)
