Radar Nusantara7.Com//Jakarta, Selasa (7 April 2026) – Harta kekayaan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengalami peningkatan signifikan dalam laporan terbaru Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan data yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi, total kekayaan Teddy kini mencapai Rp20,1 miliar, naik sekitar Rp4,7 miliar dibandingkan laporan sebelumnya sebesar Rp15,3 miliar.
Peningkatan kekayaan tersebut menjadi perhatian publik, terlebih setelah pernyataan Teddy terkait pembiayaan program Pasar Murah yang sempat menuai sorotan.
Dalam keterangannya di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Sabtu (28/3/2026), Teddy yang dikenal sebagai orang dekat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa sumber pendanaan program telah dipersiapkan pemerintah.
“Pokoknya ada,” ujarnya singkat saat ditanya mengenai kesiapan anggaran program tersebut.
Berdasarkan rincian LHKPN, lonjakan kekayaan Teddy tercatat dari Rp15.380.000.000 pada tahun 2024 menjadi Rp20.116.632.669 pada laporan terbaru. Sebagian besar kekayaan tersebut berasal dari aset tanah dan bangunan dengan nilai mencapai sekitar Rp9 miliar.
Tercatat, Teddy memiliki sejumlah properti di berbagai daerah, termasuk lima bidang tanah di wilayah Sragen, Jawa Tengah. Salah satunya berupa lahan seluas 578 meter persegi dengan nilai sekitar Rp650 juta, serta lahan lainnya seluas 3.560 meter persegi dengan nilai mencapai Rp1,5 miliar.
Selain itu, kekayaan lainnya berasal dari harta bergerak yang nilainya mencapai Rp7,7 miliar, yang turut menyumbang kenaikan total aset yang dimilikinya.
Di sisi lain, peningkatan harta kekayaan pejabat negara merupakan hal yang lazim selama dilaporkan secara transparan melalui mekanisme LHKPN.
Namun demikian, publik tetap menaruh perhatian terhadap konsistensi antara peningkatan kekayaan dengan sumber penghasilan yang sah serta keterbukaan pejabat dalam menjelaskan asal-usul asetnya.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan lanjutan dari pihak Teddy Indra Wijaya terkait detail peningkatan kekayaan tersebut maupun kaitannya dengan sorotan publik atas pernyataannya mengenai pendanaan program pemerintah.
Ke depan, transparansi dan akuntabilitas pejabat publik diharapkan terus dijaga guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di tengah berbagai program strategis yang sedang dijalankan pemerintah.
Sumber: ()**
