Radar Nusantara7 Bojonegoro.com – Bojonegoro, Kamis (6/3/2026) – Polemik terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bojonegoro yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial akhirnya mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Kasus ini mencuat setelah seorang warga yang mengunggah dan mengkritik menu MBG di media sosial TikTok dilaporkan oleh pihak pengelola dapur program tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu merasa takut untuk menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan program pemerintah, termasuk terkait kualitas maupun standar menu dalam program MBG.
Menurut Umar, kritik dari masyarakat justru menjadi bagian penting dalam proses evaluasi agar program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat tersebut dapat berjalan lebih baik dan tepat sasaran.
“Tidak ada masalah. Seluruh masyarakat berhak menyampaikan saran dan kritik. Itu bagian dari kontrol publik agar program berjalan sesuai tujuan,” ujar Umar kepada awak media usai mengikuti rapat kerja bersama sejumlah pihak terkait.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah DPRD Bojonegoro menggelar rapat kerja dengan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Bojonegoro, serta melibatkan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Pertemuan tersebut membahas evaluasi pelaksanaan program MBG, khususnya selama bulan Ramadan 2026.
Dalam rapat tersebut, berbagai aspek pelaksanaan program turut dibahas, mulai dari standar menu makanan, distribusi, hingga pengawasan kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.
Umar menegaskan bahwa program MBG pada dasarnya memiliki tujuan baik, yakni untuk memastikan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang cukup. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan tetap membutuhkan pengawasan dan masukan dari berbagai pihak.
“Kritik masyarakat harus dilihat sebagai masukan yang konstruktif. Justru dengan adanya kritik, pemerintah daerah bisa mengetahui apa yang perlu diperbaiki,” jelasnya.
Di sisi lain, polemik ini juga memunculkan perdebatan di ruang publik terkait batasan kritik di media sosial. Sebagian pihak menilai pelaporan terhadap warga yang menyampaikan kritik dapat menimbulkan kesan pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. Namun ada pula yang menilai kritik sebaiknya disampaikan secara objektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Pemerintah daerah melalui instansi terkait menyatakan akan terus melakukan evaluasi terhadap program MBG, termasuk memastikan standar gizi dan kualitas makanan tetap terjaga sesuai ketentuan.
DPRD Bojonegoro juga mendorong agar komunikasi antara pengelola program dan masyarakat dapat berjalan lebih terbuka, sehingga setiap keluhan atau kritik dapat ditindaklanjuti secara proporsional tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.
Dengan adanya evaluasi berkala dan keterlibatan masyarakat, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih optimal serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas di Kabupaten Bojonegoro.
Sumber (**)
