KALIMANTAN TENGAH – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah. Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mendampingi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dalam kunjungan kerja untuk meninjau kondisi karhutla di Kabupaten Pulang Pisau sekaligus menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan unsur terkait, Senin (19/10/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi wilayah terdampak, mengevaluasi perkembangan penanganan kebakaran, serta mengidentifikasi kebutuhan dukungan operasional guna memperkuat upaya pengendalian karhutla di lapangan.
Kepala BNPB bersama rombongan bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Pangkalan TNI AU Syamsudin Noor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada pukul 07.00 WIB menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Setibanya di lokasi, rombongan melanjutkan perjalanan darat menuju Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
Agenda kunjungan diawali dengan peninjauan lokasi karhutla di Kabupaten Pulang Pisau pada pukul 12.45 WIB. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran aktual mengenai kondisi wilayah terdampak, perkembangan penanganan, serta berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung operasi pengendalian kebakaran.
Setelah peninjauan lapangan, Kepala BNPB bersama Kasad mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla Provinsi Kalimantan Tengah di Kantor Bupati Pulang Pisau, mulai pukul 14.30 hingga 16.00 WIB.
Rapat koordinasi tersebut menjadi forum penting untuk mengevaluasi situasi terkini, menyelaraskan strategi penanganan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya.
Kepala BNPB menegaskan bahwa penanganan karhutla memerlukan kerja sama yang solid dari seluruh unsur terkait. Koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting agar upaya pengendalian kebakaran dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif, dan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.
Selain itu, langkah penanganan perlu dilakukan secara cepat, terukur, dan tepat sasaran dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dukungan pemerintah pusat juga harus diselaraskan dengan kebutuhan daerah sehingga pelaksanaan operasi dapat berjalan lebih efektif.
Dalam upaya pengendalian karhutla, keterlibatan BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran penting. Kesamaan data, koordinasi yang berkesinambungan, kejelasan pembagian tugas, dan kesiapan dukungan operasional diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan.
Kepala BNPB turut didampingi Direktur Komando Pengendalian Operasi (Kordalops) Brigjen Djohan Darmawan dan Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan (RRP) Brigjen Mochamad Arief Hidayat. Kehadiran jajaran BNPB tersebut mendukung koordinasi operasional sekaligus membantu mengidentifikasi kebutuhan penanganan yang memerlukan dukungan dari pemerintah pusat.
Melalui kunjungan kerja ini, BNPB bersama TNI, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus mendorong penguatan upaya pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah. Pemantauan langsung, koordinasi lintas sektor, serta penyesuaian langkah operasional berdasarkan perkembangan situasi diharapkan dapat mendukung penanganan yang lebih optimal.
Sinergi seluruh pihak menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman karhutla, sekaligus mendukung perlindungan masyarakat dan lingkungan dari dampak kebakaran hutan dan lahan.
Pewarta: Radar Nusantara 7.com
#InfoBencanaBNPB #Karhutla #KalimantanTengah
