Radar nusantara7.com//Morotai, 9 Juli 2026 – Di tengah pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XII Maluku Utara di Kabupaten Pulau Morotai, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pasifik (Unipas) Morotai menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pulau Morotai, Kamis (9/7/2026).
Aksi tersebut kembali menjadi perhatian publik karena merupakan tindak lanjut dari ultimatum yang sebelumnya disampaikan mahasiswa pada demonstrasi 17 Juni 2026. Hingga aksi kedua digelar, mahasiswa menilai berbagai persoalan yang mereka suarakan belum memperoleh penyelesaian yang nyata dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
Sejumlah isu yang menjadi tuntutan mahasiswa di antaranya persoalan distribusi BBM subsidi, pelayanan bagi nelayan, pembangunan SPBN di setiap kecamatan, hingga berbagai persoalan pelayanan publik lainnya yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, menemui langsung massa aksi dan menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi mahasiswa secara terbuka.
“Terima kasih atas semua penyampaian inspirasi dari teman-teman mahasiswa yang hadir. Mohon maaf saya terlambat datang karena sebelumnya mendampingi peninjauan venue-venue POPDA,” ujar Rio di hadapan massa aksi
Terkait persoalan BBM subsidi, Rio menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai telah berulang kali mengusulkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di setiap kecamatan. Namun hingga kini realisasinya masih terkendala minimnya investor.
“Setiap bertemu dengan para pengusaha saya selalu menawarkan peluang pembangunan SPBN. Titik-titiknya sudah ditentukan sejak pemerintahan sebelumnya. Yang sudah terealisasi baru di Desa Daeo dan wilayah utara. Namun di wilayah utara pun saat ini SPBN tidak lagi menjual BBM subsidi,” jelasnya.
Rio menambahkan, pemerintah daerah telah membahas persoalan tersebut bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Menurutnya, kebutuhan utama saat ini adalah hadirnya investor yang bersedia membangun SPBN di Morotai.
“Kami sudah menyampaikan seluruh persoalan itu kepada BPH Migas. Kendala utamanya memang belum ada investor. Selama satu tahun ini saya terus berupaya mencari investor. Jika ada pihak yang memiliki relasi dan bersedia membangun SPBN, pemerintah daerah siap memberikan dukungan dan rekomendasi,” katanya
Ia juga mengungkapkan bahwa persoalan kelangkaan BBM bukan hanya terjadi pada Pertalite, tetapi juga solar yang sudah tidak lagi masuk ke Morotai selama kurang lebih tiga hingga empat tahun terakhir.
“Setelah rapat bersama BPH Migas, mitra kerja di SPBU Sri Dewi sudah siap kembali memasukkan solar. Untuk Pertalite sebenarnya kuotanya tersedia, tetapi SPBU di Morotai Timur belum siap beroperasi sehingga BBM subsidi belum bisa didistribusikan. Kami sudah memberikan peringatan kepada pemilik SPBU tersebut. Jika dalam waktu dekat belum juga diselesaikan, rekomendasinya akan kami cabut dan diberikan kepada pihak lain yang lebih siap,” tegasnya.
Selain itu, Rio menyampaikan kabar baik mengenai kuota minyak tanah subsidi. Menurutnya, pemerintah pusat telah menyetujui penambahan kuota bagi Kabupaten Pulau Morotai.
“Kuota minyak tanah yang sebelumnya 220 ton akan bertambah menjadi 470 ton. Penambahan sekitar 250 ton itu direncanakan mulai didistribusikan pada bulan Juli ini. Sesuai aturan, minyak tanah subsidi diperuntukkan bagi kebutuhan rumah tangga,” tambahnya.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, menemui langsung massa aksi dan menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi mahasiswa secara terbuka.
“Terima kasih atas semua penyampaian inspirasi dari teman-teman mahasiswa yang hadir. Mohon maaf saya terlambat datang karena sebelumnya mendampingi peninjauan venue-venue POPDA,” ujar Rio di hadapan massa aksi.
Terkait persoalan BBM subsidi, Rio menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai telah berulang kali mengusulkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di setiap kecamatan. Namun hingga kini realisasinya masih terkendala minimnya investor.
“Setiap bertemu dengan para pengusaha saya selalu menawarkan peluang pembangunan SPBN. Titik-titiknya sudah ditentukan sejak pemerintahan sebelumnya. Yang sudah terealisasi baru di Desa Daeo dan wilayah utara. Namun di wilayah utara pun saat ini SPBN tidak lagi menjual BBM subsidi,” jelasnya.
Rio menambahkan, pemerintah daerah telah membahas persoalan tersebut bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Menurutnya, kebutuhan utama saat ini adalah hadirnya investor yang bersedia membangun SPBN di Morotai.
“Kami sudah menyampaikan seluruh persoalan itu kepada BPH Migas. Kendala utamanya memang belum ada investor. Selama satu tahun ini saya terus berupaya mencari investor. Jika ada pihak yang memiliki relasi dan bersedia membangun SPBN, pemerintah daerah siap memberikan dukungan dan rekomendasi,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa persoalan kelangkaan BBM bukan hanya terjadi pada Pertalite, tetapi juga solar yang sudah tidak lagi masuk ke Morotai selama kurang lebih tiga hingga empat tahun terakhir.
“Setelah rapat bersama BPH Migas, mitra kerja di SPBU Sri Dewi sudah siap kembali memasukkan solar. Untuk Pertalite sebenarnya kuotanya tersedia, tetapi SPBU di Morotai Timur belum siap beroperasi sehingga BBM subsidi belum bisa didistribusikan. Kami sudah memberikan peringatan kepada pemilik SPBU tersebut. Jika dalam waktu dekat belum juga diselesaikan, rekomendasinya akan kami cabut dan diberikan kepada pihak lain yang lebih siap,” tegasnya.
Selain itu, Rio menyampaikan kabar baik mengenai kuota minyak tanah subsidi. Menurutnya, pemerintah pusat telah menyetujui penambahan kuota bagi Kabupaten Pulau Morotai.
“Kuota minyak tanah yang sebelumnya 220 ton akan bertambah menjadi 470 ton. Penambahan sekitar 250 ton itu direncanakan mulai didistribusikan pada bulan Juli ini. Sesuai aturan, minyak tanah subsidi diperuntukkan bagi kebutuhan rumah tangga,” tambahnya.
Sementara itu, Presiden BEM Universitas Pasifik Morotai, Rifaldi Majid, menyambut baik kesediaan Wakil Bupati berdialog secara langsung. Namun ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar penjelasan.
Menurut Rifaldi, kehadiran mahasiswa dalam aksi tersebut bertujuan memastikan pemerintah benar-benar memiliki komitmen menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Hari ini kami meminta pemerintah, khususnya Wakil Bupati, memberikan penjelasan mengenai persoalan BBM subsidi bagi nelayan. Selanjutnya, tuntutan lainnya akan disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa secara bergantian agar seluruh persoalan dapat dibahas satu per satu dan menghasilkan kesimpulan yang jelas,”ujarnya
Ia menegaskan bahwa dialog yang dilakukan harus menghasilkan tindak lanjut yang nyata.
Apabila dialog hari ini tidak menghasilkan keputusan ataupun tindak lanjut yang konkret, maka pertemuan ini tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat yang sedang menunggu solusi nyata,” tegas Rifaldi.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berlangsung dalam suasana kondusif. Mahasiswa berharap seluruh poin tuntutan yang disampaikan tidak berhenti pada dialog semata, melainkan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah nyata oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya terkait pelayanan BBM subsidi, nelayan, serta peningkatan pelayanan publik di daerah.
reporter;fhattahillamahasari
