Surabaya//Radar Nusantara7.Com – , Minggu (22 Maret 2026) – Dalam dunia jurnalistik di Indonesia, istilah Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Undang-Undang Pers kerap menjadi perhatian, terutama terkait profesionalisme dan legalitas kerja wartawan.Keduanya memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pemberitaan sekaligus menjamin kebebasan pers di tanah air.
UKW merupakan mekanisme pengujian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan serta kompetensi seorang wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Uji ini diselenggarakan oleh lembaga yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers Indonesia, sebagai institusi yang berwenang dalam menjaga kemerdekaan pers di Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, UKW dibagi ke dalam beberapa jenjang, yakni tingkat muda, madya, dan utama. Setiap tingkatan menguji berbagai aspek, mulai dari teknik peliputan, penulisan berita, hingga pemahaman terhadap kode etik jurnalistik. Wartawan yang dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat serta kartu UKW sebagai bukti kompetensi profesional.
Di sisi lain, regulasi mengenai pers di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini menjadi landasan utama dalam menjamin kemerdekaan pers, sekaligus mengatur hak dan kewajiban wartawan serta perusahaan media.
Dalam UU Pers ditegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh informasi, dan pers memiliki peran sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial. Namun demikian, wartawan juga dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan berpegang pada kode etik jurnalistik.
Meski demikian, penting untuk dipahami bahwa UKW bukan merupakan syarat mutlak secara hukum bagi seseorang untuk menjalankan profesi sebagai wartawan. UU Pers tidak mewajibkan wartawan harus memiliki sertifikat UKW. Namun, keberadaan UKW dinilai sebagai upaya meningkatkan standar profesionalisme dan kualitas insan pers.
Sejumlah kalangan menilai, wartawan yang telah mengikuti dan lulus UKW umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik terkait etika jurnalistik, teknik peliputan, serta tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat maupun narasumber terhadap produk jurnalistik yang dihasilkan.
Sementara itu, wartawan yang belum mengikuti UKW tetap dapat menjalankan tugas jurnalistiknya, selama bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, sebagian instansi atau lembaga kerap memberikan prioritas kepada wartawan yang telah memiliki sertifikasi kompetensi.
Adapun kartu UKW sendiri tidak diterbitkan secara sembarangan. Kartu tersebut dikeluarkan oleh lembaga penguji resmi yang telah mendapatkan pengakuan dari Dewan Pers, seperti organisasi profesi wartawan maupun lembaga uji kompetensi yang berwenang.
Dengan demikian, UKW dan UU Pers memiliki keterkaitan dalam konteks yang berbeda. UU Pers menjadi dasar hukum yang menjamin kebebasan dan perlindungan pers, sedangkan UKW berfungsi sebagai standar profesional untuk meningkatkan kualitas wartawan di Indonesia.
Di tengah arus informasi yang semakin cepat dan kompleks, keberadaan wartawan yang kompeten dan berintegritas menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui UKW diharapkan dapat terus mendorong terciptanya ekosistem pers yang sehat, profesional, dan dipercaya publik.
Sumber: Yulinda Tan
