Radaf nusantara 7.com//Jakarta, Kamis (21/5/2026) – Wacana kewajiban penggunaan nomor telepon seluler untuk registrasi akun media sosial mulai mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Kebijakan tersebut dinilai memiliki tujuan positif untuk meningkatkan legitimasi identitas pengguna, menekan penyebaran akun anonim, serta mengurangi potensi penyalahgunaan platform digital untuk tindak penipuan, ujaran kebencian, hingga penyebaran informasi palsu.
Sejumlah pengamat menilai, penggunaan nomor ponsel sebagai bagian dari verifikasi akun dapat membantu menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Dengan identitas yang lebih terverifikasi, pengguna media sosial diharapkan lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi maupun berinteraksi di ruang publik digital.
Di sisi lain, kebijakan tersebut juga dianggap dapat membantu aparat penegak hukum dalam proses pelacakan apabila terjadi tindak pidana siber. Selama ini, banyak kasus penipuan online, penyebaran hoaks, hingga pencemaran nama baik dilakukan melalui akun anonim yang sulit ditelusuri identitas pemiliknya.
Meski demikian, sejumlah pihak mengingatkan bahwa implementasi aturan tersebut tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah dinilai perlu menyiapkan regulasi yang matang, mekanisme pengawasan yang jelas, serta jaminan perlindungan data pribadi masyarakat sebelum kebijakan diterapkan secara luas.
Pengamat teknologi digital menilai, kewajiban registrasi menggunakan nomor telepon memang dapat memperkuat validitas akun, namun juga memiliki risiko apabila sistem keamanan data tidak benar-benar siap. Kebocoran data pribadi menjadi salah satu kekhawatiran utama yang disampaikan publik, mengingat nomor telepon saat ini terhubung dengan banyak layanan digital, termasuk perbankan dan identitas elektronik.
Selain persoalan keamanan data, sejumlah aktivis kebebasan digital juga menyoroti potensi pembatasan ruang berekspresi apabila kebijakan diterapkan tanpa pengawasan yang transparan. Mereka menilai akun anonim dalam kondisi tertentu juga memiliki fungsi penting, misalnya untuk perlindungan saksi, pelapor pelanggaran, maupun kelompok rentan yang membutuhkan privasi dalam menyampaikan pendapat.
Menurut mereka, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan ketakutan masyarakat dalam menggunakan media sosial secara sah dan bertanggung jawab. Regulasi juga harus memberikan batasan yang jelas terkait akses, penyimpanan, hingga penggunaan data pengguna oleh pihak platform maupun institusi terkait.
Di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, pemerintah dinilai memang perlu mencari formulasi terbaik untuk menciptakan ekosistem media sosial yang aman tanpa mengurangi hak-hak dasar masyarakat. Pendekatan edukasi literasi digital, peningkatan pengawasan terhadap konten ilegal, hingga penegakan hukum yang konsisten dianggap tetap menjadi faktor penting yang harus berjalan beriringan dengan kebijakan registrasi akun menggunakan nomor telepon seluler.
Hingga kini, wacana tersebut masih menjadi perbincangan publik dan diperkirakan akan terus berkembang seiring pembahasan regulasi di tingkat pemerintah maupun pemangku kepentingan digital lainnya. Masyarakat pun berharap setiap kebijakan yang diterapkan nantinya benar-benar mempertimbangkan keseimbangan antara keamanan digital, perlindungan data pribadi, serta kebebasan berekspresi di ruang publik digital.
Sumber:tim
