RADAR NUSANTARA 7.COM//Morotai – Keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Pulau Morotai kembali menuai sorotan. Di tengah belum adanya kepastian terkait pembayaran hak para pegawai, sejumlah PPPK mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran daerah yang dinilai tetap mengakomodasi berbagai kegiatan, termasuk pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan turnamen domino.
Keluhan tersebut disampaikan sejumlah PPPK pada Sabtu (18/7/2026). Mereka mengaku hingga kini belum menerima gaji yang menjadi hak mereka, sementara sejumlah kegiatan yang membutuhkan dukungan anggaran tetap berlangsung.
Salah seorang PPPK yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan bahwa pihaknya tidak menolak kegiatan olahraga maupun kegiatan masyarakat lainnya. Namun, mereka mempertanyakan skala prioritas pemerintah daerah di tengah alasan keterbatasan fiskal yang selama ini disampaikan.
“Pada prinsipnya kami mendukung kegiatan olahraga, kegiatan masyarakat, maupun turnamen domino. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah skala prioritas pemerintah. Jika kondisi keuangan daerah memang sedang sulit, lalu anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut berasal dari mana, sementara hak kami sebagai pegawai belum juga dibayarkan?” ujarnya.
Menurutnya, gaji merupakan hak normatif yang wajib dipenuhi oleh pemerintah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup para pegawai dan keluarga mereka. Keterlambatan pembayaran tersebut, kata dia, telah menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kebutuhan rumah tangga, cicilan, hingga biaya pendidikan anak.
“Kami bekerja setiap hari menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Sangat disayangkan apabila hak-hak pegawai terus tertunda, sementara kegiatan lain tetap dapat dilaksanakan. Kami hanya berharap hak kami dapat dipenuhi terlebih dahulu,” katanya.
Para PPPK juga mempertanyakan konsistensi pemerintah daerah yang sebelumnya menyampaikan bahwa keterbatasan ruang fiskal menjadi salah satu penyebab tertundanya pembayaran gaji. Menurut mereka, apabila alasan tersebut benar, maka pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai sumber pendanaan berbagai kegiatan yang tetap diselenggarakan.
Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk menyampaikan kondisi keuangan daerah secara transparan, termasuk menjelaskan sumber anggaran pelaksanaan POPDA dan turnamen domino, sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Selain itu, para PPPK mendesak pemerintah daerah agar lebih mengutamakan belanja wajib, khususnya pembayaran gaji dan hak-hak pegawai, sebelum mengalokasikan anggaran untuk kegiatan lain yang dinilai tidak bersifat mendesak.
“Kami hanya ingin kepastian. Jangan sampai hak pegawai terus tertunda sementara kegiatan lain tetap berjalan. Pemerintah harus memberikan penjelasan kepada publik agar tidak muncul kesan bahwa hak pegawai diabaikan,” ungkap salah seorang PPPK.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab keterlambatan pembayaran gaji PPPK maupun sumber anggaran pelaksanaan POPDA dan turnamen domino yang dipertanyakan para pegawai.
Sumber:fata
(Redaksi Radar Nusantara 7.com)
