RADAR NUSANTARA 7.COM | Morotai – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pulau Morotai, Julkifli Samania, mendesak Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai segera menyelesaikan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang hingga kini mengalami keterlambatan.
Menurut Julkifli, alasan keterbatasan ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menunda pembayaran hak para PPPK yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di daerah.
“Bagi saya tidak perlu ada relaksasi kebijakan. Pos anggaran untuk gaji PPPK seharusnya cukup untuk dibayarkan. Pembiayaan untuk anggaran lain bisa berjalan, kenapa justru gaji PPPK yang lambat? Padahal semua sumber pembiayaannya sama-sama berasal dari APBD,” tegas Julkifli, Kamis (17/7/2026).
Ia menilai pembayaran gaji merupakan kewajiban pemerintah yang harus diprioritaskan. Oleh karena itu, keterlambatan pembayaran dinilai berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Mestinya tidak boleh ada penundaan. Kalau alasannya karena ruang fiskal, bagi saya itu tidak masuk akal. Jangan sampai publik kemudian beropini bahwa pemerintah terlalu boros pada pos anggaran lain, sementara hak-hak pegawai justru ditunda. Ini sangat berbahaya bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” ujarnya.
Julkifli juga menyampaikan keyakinannya bahwa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai memiliki kapasitas untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ia menilai kepemimpinan daerah bersama organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), mampu menuntaskan pembayaran gaji PPPK dalam waktu dekat.
“Apalagi Morotai sekarang dipimpin oleh bupati yang hebat dan didukung OPD yang hebat-hebat, terutama Kadis Keuangan. Saya yakin persoalan gaji PPPK ini pasti bisa dieksekusi dan diselesaikan secepatnya,” katanya.
Sebagai Ketua KNPI Pulau Morotai, Julkifli meminta pemerintah daerah tidak lagi menunda pembayaran hak para PPPK. Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, gaji PPPK menjadi sumber penghasilan utama bagi ribuan keluarga di Morotai.
“Saya minta jangan lagi terlambat. Di tengah situasi ekonomi yang serba sulit, gaji PPPK adalah satu-satunya harapan bagi banyak keluarga. Kalau pembayaran terus mengalami keterlambatan, tentu akan berdampak pada kehidupan mereka dan berpotensi memengaruhi stabilitas sosial maupun ekonomi di daerah,” pungkasnya.
Sorotan terhadap keterlambatan pembayaran gaji PPPK di Kabupaten Pulau Morotai terus menguat. Sebelumnya, persoalan tersebut juga menjadi perhatian DPRD Pulau Morotai melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mendesak pemerintah daerah segera memberikan kepastian terkait pembayaran hak para PPPK agar tidak berlarut-larut.
(Reporter: Korwil Radar Nusantara 7)
