Radar nusantara 7.Com //Bojonegoro, Minggu 24 Mei 2026 – Dugaan penggunaan ijazah tidak sah kembali mencuat dan menyeret nama seorang anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro berinisial SP. Kasus tersebut kini menjadi perhatian publik setelah seorang warga berinisial MH melayangkan pengaduan ke Polda Jawa Timur.
Meski proses penanganan disebut telah dilimpahkan demi efisiensi penyelidikan, sorotan masyarakat justru semakin menguat. Publik menilai perkara yang menyangkut legitimasi wakil rakyat tidak boleh berhenti pada sekadar administrasi pelimpahan, melainkan harus dituntaskan secara terbuka dan profesional.
Dalam sistem hukum Indonesia, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. SP hingga saat ini masih berstatus sebagai pihak teradu dan belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Namun demikian, dugaan terkait keabsahan dokumen pendidikan seorang pejabat publik dinilai menjadi persoalan serius karena menyangkut integritas moral dan kepercayaan masyarakat.
Ijazah bukan hanya syarat administratif untuk mengikuti kontestasi politik melalui verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi juga dianggap sebagai bagian dari rekam jejak kejujuran seseorang. Karena itu, apabila nantinya dugaan tersebut terbukti, maka persoalan tersebut dinilai dapat mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Sejumlah kalangan juga berharap aparat penegak hukum, baik Polres Bojonegoro maupun Polda Jawa Timur, dapat menangani perkara ini secara transparan tanpa intervensi kepentingan politik. Masyarakat menilai kasus serupa kerap berujung tanpa kepastian hukum sehingga memunculkan skeptisisme publik terhadap proses penegakan hukum.
“Kasus seperti ini jangan sampai hilang begitu saja. Publik membutuhkan kejelasan agar tidak muncul asumsi liar di tengah masyarakat,” ujar salah satu warga yang mengikuti perkembangan kasus tersebut.
Sorotan juga diarahkan kepada penyelenggara pemilu dan lembaga internal DPRD. Jika nantinya ditemukan adanya dokumen yang tidak sah dalam proses pencalonan, maka mekanisme verifikasi dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap momentum pemilu.
Di sisi lain, Badan Kehormatan (BK) DPRD Bojonegoro didorong untuk ikut menjaga marwah lembaga dengan mengambil langkah etik sesuai kewenangan yang dimiliki, sembari tetap menghormati proses hukum yang berjalan.
Sementara itu, publik juga menunggu klarifikasi langsung dari pihak SP terkait dugaan yang beredar. Transparansi dinilai menjadi langkah penting untuk meredam polemik sekaligus memberikan kepastian informasi kepada masyarakat.
Kasus dugaan ijazah anggota DPRD ini pun kini dipandang bukan hanya sebatas perkara hukum terkait dokumen, tetapi juga menjadi ujian moral bagi kualitas demokrasi dan integritas pejabat publik di daerah.
Masyarakat Bojonegoro berharap aparat dapat bekerja secara objektif dan profesional sehingga penanganan kasus ini mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dan penegakan hukum.
Sumber:red
