Morotai, Selasa (22 Juli 2026) | Radar Nusantara7.com – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pulau Morotai melontarkan sorotan tajam terhadap kinerja Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Kritik tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah persoalan dan kebijakan pemerintah daerah yang dinilai membutuhkan penjelasan resmi kepada masyarakat.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Pulau Morotai, Julkifli Samania, S.Sos., menilai fungsi kehumasan pemerintah daerah belum berjalan secara optimal dalam menjalankan perannya sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, di tengah berkembangnya berbagai isu strategis, mulai dari persoalan pelayanan publik, kebijakan daerah, hingga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, Bagian Humas semestinya tampil lebih aktif dalam menyampaikan informasi, klarifikasi, maupun penjelasan resmi agar tidak menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat.
“Dalam situasi daerah yang sedang menghadapi berbagai persoalan dan meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, peran Humas sangat penting untuk memberikan penjelasan sekaligus meneduhkan situasi,” ujar Julkifli kepada wartawan, Selasa (22/7/2026).
Ia menegaskan, fungsi kehumasan tidak hanya sebatas mempublikasikan kegiatan seremonial pemerintah atau menyampaikan capaian pembangunan, melainkan juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Julkifli, selama beberapa waktu terakhir berbagai isu yang berkembang di Kabupaten Pulau Morotai belum direspons secara terbuka melalui saluran komunikasi resmi pemerintah daerah. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Saya melihat Bagian Humas seolah membiarkan berbagai isu berkembang tanpa penjelasan yang memadai. Padahal, humas merupakan corong utama pemerintah yang seharusnya mampu menunjukkan eksistensinya di hadapan publik,” katanya.
Lebih lanjut, Julkifli menilai bahwa seorang kepala bagian humas memiliki tanggung jawab besar sebagai nahkoda dalam mengelola arus informasi pemerintahan. Oleh sebab itu, kemampuan membangun komunikasi publik yang efektif menjadi salah satu indikator penting dalam menjalankan tugas kehumasan.
“Seorang Kabag Humas harus mampu menjalankan fungsi komunikasi publik dengan baik. Di tengah banyaknya pemberitaan yang berkembang di Morotai, saya menilai belum terlihat langkah komunikasi yang maksimal untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat,” tambahnya.
Sorotan KNPI tersebut tidak lepas dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Morotai yang, menurut Julkifli, masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam situasi demikian, keterbukaan informasi dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Hari ini masyarakat Morotai membutuhkan kepastian informasi. Ketika berbagai isu terus berkembang, pemerintah semestinya menyampaikan penjelasan resmi agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak hanya menerima berbagai spekulasi,” ujarnya.
Julkifli berharap Bagian Humas Pemkab Morotai dapat memperkuat perannya sebagai garda terdepan komunikasi publik, tidak hanya menyampaikan program dan capaian pemerintah, tetapi juga hadir memberikan klarifikasi terhadap berbagai isu yang menjadi perhatian masyarakat.
“Selain mempublikasikan keberhasilan pemerintah, tugas penting humas adalah membangun komunikasi publik yang sehat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga,” tegasnya.
Di sisi lain, komunikasi publik yang efektif dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan modern. Keterbukaan informasi, transparansi kebijakan, dan respons cepat terhadap persoalan publik merupakan bagian dari upaya membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.
Pakar komunikasi pemerintahan kerap menempatkan fungsi humas sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan informasi masyarakat. Dalam konteks daerah, peran tersebut menjadi semakin strategis ketika muncul berbagai dinamika yang memerlukan penjelasan resmi agar tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai belum memberikan tanggapan maupun keterangan resmi terkait kritik yang disampaikan Ketua DPD KNPI Pulau Morotai tersebut. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh penjelasan dari pihak terkait sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan profesionalisme jurnalistik.
(Reporter Korwil Radar Nusantara7.com)
